Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Keterbukaan Informasi Kunci Keberhasilan Pemerintah

  • Bagikan
Ketua KI Sumbar, Noval Wiska, saat memberikan sambutan dalam Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi, di Hall IKK Padangariaman, kemarin. Ia mendorong Pemkab Padangpariaman agar terus meningkatkan pelayanan menyangkut keterbukaan informasi publik. (foto: Humas)

Padangpariaman | Datiak.com – Keterbukaan informasi menjadi tanggung jawab setiap pihak yang berurusan dengan publik atau masyarakat. Baik itu swasta, terlebih pemerintah. Sehingga, masyarakat mengetahui apa yang akan, sedang dan telah dilakukan untuk mereka, benar-benar mencakup kebutuhan bersama. Misalnya soal pembangunan daerah. Untuk itu, Komisi Infomasi (KI) terus mendorong agar keterbukaan informasi berjalan sesuai amanah undang-undang.

“Perkembangan teknologi menuntut agar informasi sampai ke tengah masayarakat secara cepat dan terbuka. KI juga memiliki komitmen untuk terus menyiarkan keterbukaan informasi hingga ke korong,” ucap Ketua KI Sumbar, Noval Wiska, dalam Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi, di Hall IKK Padangariaman, kemarin (17/11).

Katanya, KI yang sudah hadir sejak 6 tahun lalu, bertugas untuk pembenahan, sehingga terwujudnya keterbukaan informasi publik. Upaya itu dilakukan melalui sosialisasi, bimtek hingga penilaian pelayanan terkait penyaluran informasi kepada masyarakat.

Menambahkan, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Sumbar, Arif Yumardi, menjelaskan bahwa sepanjang 2019-2020 per Selasa (17/11), jumlah sengketa informasi yag teregistrasi di KI Sumbar sebanya 34 sengketa. Yakni 23 sengketa di tahun 2019, lalu 11 sengketa tahun 2020.

BACA JUGA:  Ketua KPU Padangpariaman Paparkan Esensi Menyalurkan Hak Pilih

“Sengketa informasi yang terselasaikan di tahun 2019 itu sebanyak 17 sengketa. Sehingga, 6 sengketa prosesnya berlanjut di tahun 2020. Jadi, apabila ditambah dengan 11 sengketa baru di 2020 menjadi 17 sengketa informasi yang diproses di 2020 ini,” ungkap Arif.

Katanya, dari 17 sengketa itu sekarang hanya tinggal 6 sengketa yang masih dalam proses penyelesaian. Dominan, sengketa yang teregistrasi dalam dua tahun itu menyangkut alas hak atas tanah. Sisanya menyangkut pelayanan publik. Ada juga sengketa kejaksaan dan kepolisian yang kita proses dalam dua tahun ini.

“Kalau soal masyarakat meajukan sengketa ke KI Sumbar, kita selalu memprosesnya. Jadi tidak ada hambatan. Makanya kita selalu menyarankan masyarakat agar menyampaikan kepada KI jika ada keberatan soal sulitnya mendapatkan informasi publik,” ajaknya.

Selain itu, pihaknya rutin memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis kepada pihak penyelenggaran informasi publik, agar sengketa tidak terus meningkat. “Kalau kita bandingkan 2019 ke 2020 ada tren penurunan jumlah sengketa. Ini berarti keterbukaan informasi publik mulai bagus,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Tempat Isolasi Positif Corona di Mentawai Makin Terbatas
Mengefektifkan Waktu

Sedangkan Staf Ahli Pemerintahan Padangpariaman, Anwar, mengatakan bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, birokrasi dan informasi yang berlaku di daerah, maka keterbukaan informasi sangat penting. Baik itu di lembaga negara maupun lembaga masyarakat secara keseluruhan. Menurutnya setiap lembaga perlu melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat informasi kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi yang valid.

“Percepatan informasi dengan cara mengikuti perkembangan teknologi, tentunya mampu mengefektifkan waktu. Sebab, tidak ada lagi jarak antara masyarakat dan penyalur informasi,” hemat mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padangpariaman tersebut.

Untuk itu, Anwar meminta agar seluruh peserta bimtek fokus sehingga dapat menyerap seluruh informasi yang diberikan nara sumber dan KI Sumbar. “Dengan diadakannya bimtek injmi, harapan kita jangan sampai ada lagi kesenjangan serta kesalahpahaman soal keterbukaan informasi di Padangpariaman ini ke depan,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Di Solok, Pengedar Satu Kampung Ditangkap
Pondasi Tata Pemerintahan

Anggota DPRD Sumbar, Nurnas, yang didapuk sebagai nara sumber bimtek menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), tarnsaparan, serta partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan pemerintah daerah.

“Transparansi atas setiap informasi publik membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sehingga, penyalahgunaan kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat,” terangnya.

Untuk itu, menurutnya pelayanan informasi publik harus dilengkapi sarana memadai. Sehingga, masyarakat mudah dalam mengakses dan memperoleh informasi tersebut. “Pengelolaan informasi publik tergantung dari input, proses dan output informasi yang dihasilkan. Keberhasilan pengelolaan infornasi publik sangat ditentukan oleh SDM, anggaran serta sarana dan prasarana (hardware dan software),” pungkasnya. (da.)

  • Bagikan