Kendaraan Milik Pemkab Limapuluh Kota Segera Dilelang

  • Bagikan
Kendaraan milik Pemkab Limapuluh Kota yang akan dilelang kini berada di halaman kantor BKD Limapuluh Kota. (Foto: Istimewa)

Limapuluh Kota | Datiak.com – Kendaraan milik Pemkab Limapuluh Kota segera dilelang. Sekarang, sebanyak 180 unit kendaraan plat merah itu, sudah terkumpul di halaman kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Limapuluh Kota. Hal itu disamapikan oleh Kepala BKD Limapuluh Kota, Irwandi, Rabu (21/10).

”Sebanyak 40 unit kendaraan roda empat di antaranya, rencananya akan kita lelang setelah semuannya terdata dan dikaji ulang berapa estimasi harga per masing-masing unit. Terjual dengan harga sesuai kondisi kendaraan sebenarnya sudah menguntungkan bagi daerah ketimbang tak terurus,” ungkap Irwandi.

Menurutnya, kendaraan milik Pemkab Limapuluh Kota itu, sudah lama tidak digunakan sehingga menjadi beban daerah. Sebab, pajaknya tetap dibayarkan sampai saat ini. Sementara, kendaraan sudah tak bisa digunakan lagi. Untuk itu, kendaraan tersebut masuk dalam perencanaan lelang guna mengurangi pengeluaran daerah.

BACA JUGA:  Anak-anak Korong Lipek Pageh Ikut Bantu TNI Bekerja

”Jika tak dibayarkan oleh daerah, tentu terhitung menunggak pajak. Sehingga, bisa berdampak pada bagi hasil pajak daerah,” hematnya.

Ia menjelaskan bahwa kendaraan itu usianya sudah cukup tua. Bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah dioperasionalkan sejak tahun 1970-an. Artinya, kendaraan itu sudah sangat tua dan keropos, sehingga tak terlihat lagi bentuk aslinya.

”Tak sekadar pajak kendaraan, biaya perawatan bagi kendaraan yang di atas tahun 2000-an juga dilokasikan. Sebenarnya tidak efisien juga, sebab tak mungkin lagi dirawat dengan kondisi biaya perawatan akan lebih tinggi,” ucapnya.

Diakuinya, kendati setiap tahun dibayarkan pajaknya, namun masih ada kendaraan dinas Pemkab Limapuluh Kota yang menunggak pajak. Kendaraan yang fisiknya sudah benar-benar hancur dan sudah tak berwujud lagi.

BACA JUGA:  Permintaan Ikan Asin Mentawai Kembali Melonjak

Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Provinsi Sumatera Barat, Haliman, menyebutkan bahwa syarat bagi hasil pajak daerah diberikan kepada pemerintah minimal pajak kendaraan dinas dilunasi hingga 90 persen. Artinya masih ada kendaraan dinas yang tidak dibayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB).

”Mungkin alasannya kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi wujudnya. Sehingga bukan tidak mungkin kendaraan operasional dinas yang akan dilelang itu dalam kondisi mati pajak,” ucap Kacab Samsat, Haliman, Rabu (21/10). (da.)

  • Bagikan