Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Kekerasan Seksual terhadap Anak di Padang Naik 100 Persen

  • Bagikan
kekerasan seksual terhadap anak di Padang tahun 2021
Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. (Gambar: Tim Datiak.com)

Padang | Datiak.com – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Padang makin mengkhawatirkan. Selama November ini, tercatat enam kasus kekerasan seksual terhadap anak terungkap. Totalnya sejak Januari hingga Minggu (21/11/2021), tercatat 86 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Padang.

“Hingga Minggu ini (kemarin) terungkap ada enam kasus (kekerasan seksual terhadap anak di Padang, Red),” kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda, Minggu (21/11/2021).

Dia merincikan bahwa sejak awal November, terungkap kasus cabul yang dilakukan seorang kakek terhadap anak di Kuranji. Lalu kekerasan seksual terhadap anak di Padang yang sangat memilukan, juga terjadi di Bungus. Yakni seorang ayah yang mencabuli anaknya.

Selanjutnya kasus cabul yang dilakukan guru ngaji sekaligus garin berjenis kelamin laki-laki terhadap murid laki-laki di bawah umur di sebuah mushala Kelurahan Bandarbuat, Kecamatan Lubukkilangan, yang terungkap Rabu (10/11/2021).

Seminggu berselang, polisi juga mengungkap kasus cabul terhadap dua orang anak berusia 5 tahun dan 7 tahun di Padang, yang dilakukan kakek, kakak kandung dan pamannya sendiri, yang terungkap Selasa (16/11/2021).

Baru-baru ini, yakni Jumat (19/11/2021), 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Padang kembali membuat heboh publik. Kasus cabul pertama dilakukan seorang nelayan berinisial ST (59 tahun), terhadap seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan.

“Pelaku melakukan pencabulan sejak Juni dan berulang hingga akhir Oktober 2021 dengan iming-iming uang senilai Rp5 ribu sampai 100 ribu,” sebut Rico.

Sedangkan kasus cabul kedua yang terungkap Jumat (19/11/2021) tersebut, dilakukan seorang guru ngaji laki-laki berinisial EM (59 tahun). Perbuatan bejat itu dilakukannya kepada murid laki-laki di sebuah mushala kawasan Tarandam, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur.

“Ada tiga orang korban yang melapor. Namun kami menduga, ada lebih dari 14 orang anak yang menjadi korban dalam kasus cabul ini (kasus cabul dengan tersangka EM, Red),” ungkap Rico.

Dari keseluruhan, lanjut Rico, tercatat 86 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Padang yang terungkap selama Januari hingga 21 November 2021. Angka ini naik 100 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya terdapat 48 kasus.

Dari 86 kasus tersebut, jumlah korban melebihi dari angka laporan. Pasalnya, dalam setiap kasus yang dilaporkan, jumlah korban beragam. Mulai dari satu orang hingga tiga orang anak.

Mirisnya, pelaku mayoritas berasal dari kalangan terdekat dari korban sendiri. Mulai dari kakek, ayah, kakak, paman hingga tetangga. Data ini berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Mapolresta Padang dan fakta-fakta di lapangan.

Lebih jauh Rico mengatakan, tingginya kasus kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak di Padang diperlukan kerja sama dari semua pihak. Bukan saja menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menekan angka kejahatan tersebut.

Namun, hal ini menjadi tanggung jawab bersama dan mesti bekerja sama baik dari pihak Dinas Sosial, dari DP3AP2KB, dari instansi yang berkaitan dengan perempuan dan anak, yang telah dilakukan pihak kepolisian.

Kemudian juga bekerja sama dengan ninik mamak, alim ulama, tokoh masyarakat dan bundo kanduang, untuk bersama-sama menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. “Kita memang harus bekerja sama dengan semua pihak yang ada. Termasuk untuk mengedukasi masyarakat agar memahami kasus kejahatan seksual pada anak, agar tidak terjadi lagi,” tutup Rico.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mempertanyakan simbol Kota Layak Anak yang digenggam Kota Padang jika kasus seksual meningkat. “Perlu dijelaskan oleh Pemko Padang di sisi mana kita disebut kota yang layak terhadap anak,” ujar kader Gerindra ini.

Menurutnya, ini adalah masalah yang berat dan perlu untuk diselesaikan Pemko Padang secepatnya. “Problem ini tak bisa didiamkan. Apalagi Sumbar berfalsafah Adat Basandi Syara’ Syara Basandi  Kitabullah (ABS SBK),” ucapnya.

Ia mengatakan, denganmasalahini membuktikan bahwa program Pemko Padang yang seperti 18.21 tak berjalan maksimal dan sekadar seremonial saja. “Kita berharap ini perlu dievaluasi dan buatlah program yang implementasinya berbekas di tengah-tengah masyarakat dan tidak untuk mendapat penghargaan saja,” jelasnya.

Sinergitas semua pihak perlu dilibatkan wali kota ke depannya. Termasuk MUI agar kekerasan seksual terhadap anak di Padang bisa diantisipasi. “Jangan sebuah program dibebankan di satu OPD saja. Nanti hasilnya tak maksimal,” pintanya.

Sementara itu, Bundo Kanduang Sumbar Raudha Thaib menyatakan Sumbar sudah darurat kekerasan seksual. Ia meminta orangtua lebih menjaga buah hati mereka dari antisipasi predator seks yang bisa menyerang anak mereka.

“Saya juga tak habis pikir dengan apa yang terjadi di Sumbar saat ini. Ini adalah tamparan bagi kita sebagai suku besar yang katanya berlandaskan syariat Islam. Mata rantai ini harus diputus,” ucap Raudha Thaib.

Raudha mengatakan keluarga harus menjaga satu sama lain dan tidak mengindahkan sekecilpun peluang yang diberikan oleh predator seks untuk melancarkan aksinya.

“Minangkabau sudah memberikan batasan kepada kita mulai dari sumbang 12 dan beberapa larangan yang bersandarkan kepada agama lainnya. Saya rasa semuanya harus dibangkitkan kembali supaya generasi kita tidak dicemari hal-hal tercela seperti ini,” ungkap Raudha Thaib. (da.)


Baca berita Kota Padang hari ini di Datiak.com.

  • Bagikan