Kebutuhan Bawaslu Padang Pariaman di Pilkada 2024 Lebih Besar
Padang Pariaman | Datiak.com – Kebutuhan Bawaslu Padang Pariaman di Pilkada 2024 lebih besar dibandingkan saat Pilkada 2020. Hal itu diketahui dari usulan dana hibah yang disampaikan Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Anton Ishaq, kepada Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Kamis (27/7) lalu.
“Dana hibah untuk memenuhi kebutuhan Bawaslu Padang Pariaman di Pilkada 2024 yang kami usulkan sekitar Rp 18,8 miliar. Jumlahnya memang naik dibandingkan kebutuhan saat Pilkada 2020 yang nilainya sekitar Rp 10,3 miliar,” ungkap Anton, kemarin.
Anton menjelaskan, naiknya kebutuhan Bawaslu Padang Pariaman di Pilkada 2024 dibandingkan Pilkada 2020, lantaran penyesuaian honorarium penyelenggara ad hoc. Mulai dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Desa dan Kelurahan, hingga Pengawas TPS.
“Kami telah berkoordinasi dengan Bupati Padang Pariaman terkait hibah untuk Pilkada 2024. Untuk itu, kami berharap kerja sama bupati dan seluruh stakeholder terkait, agar Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, aman dan tidak terkendala apapun juga,” harap Anton.
Ketua Bawaslu Padang Pariaman yang menjabat sejak 2018 lalu itu, juga menjelaskan bahwa Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. Di tanggal itu, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR RI, DPD RI, hingga DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
“Untuk Pilkada 2024, telah ditetapkan pelaksanaannya pada tanggal 27 November 2024. Di tanggal itu, bakal dilaksanakan secara serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia,” tukasnya.
Sedangkan Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, sangat menyambut baik kedatangan rombongan Bawaslu Padang Pariaman ke ruang kerjanya untuk berkoordinasi. Ia mengaku sudah mengetahui bagaimana penganggaran KPU dan Bawaslu. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menyosialisasikannya.
“Silahkan ajukan rencana kebutuhan Bawaslu Padang Pariaman di Pilkada 2024, nantinya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tahapan dan anggaran daerah yang ada,” jelas bupati yang pernah menjadi Komisioner KPU Padang Pariaman dari tahun 2003 hingga 2013 tersebut.
Usulkan Kebutuhan Tanah
Di samping membahas soal hibah untuk kebutuhan Bawaslu Padang Pariaman di Pilkada 2024, rombongan Bawaslu Padang Pariaman yang dipimpin Anton Ishaq tersebut menyampaikan usulan kebutuhan tanah Bawaslu Padang Pariaman. Pasalnya, sampai sekarang Kantor Sekretariat Bawaslu Padang Pariaman belum tetap atau masih menyewa. Sehingga, kantor itupun selalu berpendah-pindah.
“Semoga bapak bupati bekenan mengakomodir kebutuhan tanah untuk pembangunan Kantor Sekretariat Bawaslu Padang Pariaman. Ini salah satu harapan besar kami di Bawaslu,” ungkap Anton yang didampingi Kordiv PHL Bawaslu Padang Pariaman, Rudi Herman, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Padang Pariaman, Baiq Nila Ulfaini.
Menyikapi itu, Suhatri Bur pun berjanji akan menindaklanjuti permintaan tanah oleh Bawaslu Padang Pariaman tersebut. Sehingga, Bawaslu Padang Pariaman bisa memiliki bangunan atau gedung sekretariatnya yang permanen nantinya.
Seperti diketahui, Bawaslu Padang Pariaman adalah Bawaslu kabupaten/kota pertama yang menjadi unit kerja mandiri, dan memiliki kepala sekretariat definitif di Sumatera Barat. (da.)
- Gabung dan dapatkan juga informasi terbaru di Grup Facebook Datiak.com.
- Update informasi juga bisa dilihat di Halaman Facebook Datiak.com.
- Bisa juga dapatkan update dengan ikuti kami di Google Berita.
