Kamis, 22 Februari 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Terbaru Hari Ini dan Info Terkini

Kas Daerah Agam Diisukan Kosong, Sekda: Itu Informasi Hoaks

Sekda Kabupaten Agam, Edi Busti, saat memberikan sambutan. (Foto: Diskominfo Agam)
190 pembaca

Agam | Datiak.com – Isu kosongnya kas daerah Agam dibantah oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam, Edi Busti. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar.

Edi Busti mengajak masyarakat agar tidak terpancing oleh pemberitaan sepihak yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sebab, informasi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Informasi yang beredar mengenai kas daerah Agam kosong itu tidak benar atau hoaks,” ujar Edi Busti dalam keterangan resminya yang dikutip Datiak.com, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, isu kas daerah Agam tersebut merupakan opini tanpa dasar yang disampaikan oleh pihak yang tidak memahami manajemen keuangan daerah.

Ia menjelaskan bahwa saat ini cash flow daerah tetap terjaga dengan baik, meskipun mengalami beberapa keterlambatan realisasi keuangan dari pusat dan provinsi.

Edi Busti menyatakan bahwa keterlambatan tersebut adalah hal yang wajar. Pihaknya telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kelangsungan keuangan daerah agar tetap seimbang dan dinamis.

“Kami sedang berkoordinasi di Jakarta untuk mempercepat pencairan dana kekurangan salur Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, dan DBH pajak provinsi,” tambahnya.

Saat ini, Pemkab Agam masih menunggu salurannya DAU untuk gaji PPPK dari pusat, DBH sawit, serta DBH dari Pemprov Sumbar triwulan 3 dan 4.

Edi Busti sedang berusaha mempercepat pencairan dana yang belum disalurkan ke Kasda kabupaten/kota se-Sumbar.

“Langkah-langkah strategis terus dipersiapkan guna menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tegas Edi Busti.

Edi Busti juga berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini yang disampaikan tanpa konfirmasi ke pejabat berwenang, terutama dalam kondisi politik.

Ia meyakinkan bahwa dana dari pusat dan provinsi akan segera disalurkan, dan begitu masuk, beban pembiayaan akan tertutupi.

“Hal ini perlu kami sampaikan karena ada yang sengaja dibuat dalam kondisi pada saat tahun politik,” pungkasnya. (*)