Inspektorat Diminta Tindaklanjuti Arahan Presiden

  • Bagikan
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni sebelum dinyatakan terpapar Covid-19, saat berbincang dengan Inspektur Hendra Aswara dan Kepala BPS Padangpariaman. Di masa isolasinya sekarang, Ali Mukhni tetap menyempatkan diri mengikuti rapat virtual. Hasilnya, ia meminta Inspektorat menindaklanjutinya. (Foto: Humas)

Padangpariaman | Datiak.com – Bupati Kabupaten Padangpariaman Ali Mukhni meminta Inspektorat agar cepat menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo. Yakni menyangkut tiga poin mendasar yang disampaikan saat rapat koordinasi (rakor) Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diinisiasi oleh KPK RI, pada 26 Agustus 2020.

“Alhamdulillah, meskipun dikarantina saya masih diberi kesehatan oleh Allah untuk ikut kegiatan ANPK di kanal Youtube beberapa waktu lalu,” ujar Ali Mukhni via telepon pribadinya, Selasa (2/9).

Setelah mendengarkan seluruh penjelasan presiden, ia menyimpulkan terdapat tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Yakni menyangkut pembenahan regulasi nasional, reformasi birokrasi, dan peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat.

BACA JUGA:  Terbitkan Surat Edaran untuk Mengatur Orang Masuk Mentawai

“Saya sudah hubungi Inspektorat untuk mengkoordinir seluruh dinas/badan, bahkan menyampaikan arahan penting ini hingga ke tingkat pemerintah nagari. Sehingga, semua bisa sejalan dalam aksi ini,” ujar bupati yang sukses membawa Padangpariaman meraih opini WTP ketujuh dari BPK RI tersebut.

Inspektur Padangpariaman Hendra Aswara membenarkan hal itu. Dirinya dan jajaran serta dinas/badan di Padangpariaman, sudah menindaklanjuti segala instruksi bupati menyangkut tiga poin aksi pencegahan korupsi.

“Terkait reformasi birokrasi sebenarnya kita sudah baik. Salah satunya di bidang perizinan, Padangpariaman merupakan daerah terbaik di Indonesia dalam pelayanan perizinan. Ini terbukti adanya pengakuan dan penghargaan yang diraih ditingkat nasional dan propinsi Sumbar,” ujarnya.

Lalu tata kelola keuangan negara, katanya Padangpariaman telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dari BPK RI. Artinya, Laporan APBD Padangpariaman Rp 1,4 triliun di tahun 2019 dapat dipertanggung jawabkan.

BACA JUGA:  Positif Corona, Balita 2 Tahun Dikarantikan di Bapelkes Padang

Hendra menambahkan, pihaknya juga diinstruksikan mengkoordinir seluruh perangkat daerah hingga nagari untuk menyamakan visi dan menyelaraskan langkah dalam melaksanakan tiga agenda besar tersebut. Sehingga Pemkab Padangpariaman selalu bergerak membangun daerah dengan efektif, efisien, inovatif, sekaligus bebas dari korupsi.

“Terus berinovasi, tidak pungli, manfaatkan teknologi informasi dan dekatkan diri kepada Allah SWT. Itu pesan paling penting bapak bupati kepada kami. Teman-teman perangkat daerah hingga nagari sangat bersemangat setelah mengetahui semangat bupati tersebut,” pungkas Hendra. (da.)

  • Bagikan