Padangpariaman | Datiak.com – Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni sangat mengapresiasi OPD yang berinovasi dalam bekerja. Sebab, inovasi sudah pasti membuat layanan pemerintahan semakin mempermudah masyarakat. Hal itu bisa terwujud apabila inovasi di Padangpariaman yang sudah diluncurkan, berjalan baik dan dievaluasi secara berkala.
Hal itu disampaikan Ali Mukhni ketika peluncuran inovasi Optimalisasi Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (e-BPHTB) beberapa waktu lalu di kantor bupati. Ada juga layanan e-PBB. Ia sangat apresiasi terhadap inovasi yang digagas BPKD bersama Inspektorat dan Diskominfo, yang dikoordinatori Sekkab Padangpariaman tersebut.
“e-BPHTB dan e-PBB ini pasti sangat mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak, karena masyarakat bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja,” hemat Ali Mukhni ketika ditanyai di ruang kerjanya, kemarin.
Katanya, Padangpariaman berhasil mempertahankan gelar kabupaten terinovatif tiga tahun berturut-turut. Katanya, penghargaan dari Kemendagri itu diperoleh karena setiap inovasi di Padangpariaman, benar-benar berjalan baik dan rutin dievaluasi. Salah satunya seperti dilakukan Disdukcapil Padangpariaman.
“Jadi, harapan saya setiap inovasi yang baru kita gagas ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Terlebih tidak dijalankan usai launching,” saran peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
“Sebab kita yakin e-BPHTB dan e-PBB ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga rendah risiko pelanggaran kerja dalam pelayanan,” pungkasnya.
Penjelasan Inspektur Padangpariaman
Inspektur Padangpariaman Hendra Aswara yang mendampingi Ali Mukhni, mengatakan bahwa e-BPHTB dan e-PBB bentuk tindak lanjut rencana aksi KPK terhadap pencegahan korupsi sejak tahun 2020, khususnya Pengeloaan Barang Milik Daerah. Inovasi itu terlaksana berkat kolaborasi antara Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Diskominfo, dan Bank Nagari di Padangpariaman.
“KPK minta host to host e-BPHTB. Namun kita berhasil lahirkan dua inovasi, yaitu e-PBB. Untuk e-PBB terintegrasi dengan BPN dan Bank Nagari adalah yang pertama di Sumbar. Jadi, setiap pembayaran PBB oleh masyarakat dapat terkoneksi langsung ke Kantor Pertanahan. Artinya, penerbitan sertifikat dilakukan apabila telah lunas PBB,” paparnya.
Selain itu, menurutnya inovasi itu dapat memangkas birokrasi karena adanya integrasi aplikasi BPKD dan BPN. Jadi wajib pajak tak perlu bolak-balik ke BPKD untuk mendapatkan validasi data. “Sekarang, tidak sampai 1 jam sudah selesai. Pokoknya bagi masyarakat yang ingin mengurus pendaftaran balik nama, jual beli, hibah atau waris dan ada kewajiban membayar BPHTB, bisa langsung datang ke BPN, maka langsung didaftarkan ke BPN,” terangnya. (da.)
