Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Gusni Fitri, Divonis Tidak Bersalah Setelah Hampir 4 Tahun Dipenjara

  • Bagikan
Penasihat Hukum Gusni Fitri, Desman Ramadhan menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima salinan petikan putusan PK yang memutuskan Gusni tidak bersalah. (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas Direktur CV Riri Prima Jaya, Gusni Fitri. Ironisnya, putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut keluar setelah wanita yang kini berusia sekitar 48 itu, dipenjara hampir empat tahun di Rumah Tahanan (Rutan).

Putusan PK ditetapkan pada 15 Juli 2020. Majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Andi Samsan Nganro beranggotakan Leopold Luhut Hutagalung dan Gazalba Saleh, mengabulkan PK yang diajukan Gusni, sehingga membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 2522 K/PID.SUS/2015 tanggal 29 Juni 2016.

Kemudian majelis hakim juga mengadili sendiri dengan menyatakan, Gusni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair. Jadi, Gusni pun dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Kemudian, Gusni terbukti dinyatakan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair, tetapi perbuatan aitu bukan suatu tindak pidana. MA pun melepaskan Gusni dari segala tuntutan hukum, serta memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

BACA JUGA:  Dana Covid-19 di Sumbar, Temuan Awal Dugaan Mark Up Handsanitizer

Penasihat Hukum (PH) Gusni yakni Desman Ramadhan menyampaikan, pihaknya sudah menerima salinan petikan putusan PK, Jumat (7/8) sore.

“Sekarang tengah dilakukan pengurusan agar klien kami segera keluar dari Rutan Padang. Kami berharap kejaksaan segera mengeluarkan Gusni Fitri dari Rutan Padang sesuai putusan PK Mahkamah Agung,” kata Desman, Minggu (9/8).

Kronologi

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar melakukan penyidikan dan penyelidikan perkara dugaan korupsi pengadaan jasa cleaning servis (CS), di DPRD Solok Selatan, tahun anggaran 2013 lalu. Dua orang tersangka pun ditetapkan. Yakni mantan Sekretaris DPRD Solok Selatan, Aswis, dan Gusni selaku rekanan.

Keduanya kemudian menjalani penahanan dengan tuduhan melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto (Jo) Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Desember 2014. Jaksa juga sempat menyita uang Rp 140 juta yang disebut sebagai nilai kerugian negara.

BACA JUGA:  Operasi Ketupat Singgalang 2021 di Mentawai Edukasi Prokes

Pada Februari 2015, keduanya kemudian menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Padang. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut keduanya 5 tahun penjara, denda 200 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai Sapta Diharja beranggotakan almarhum Jamaluddin dan Takdir, kemudian memvonis bebas keduanya. Dalam putusannya, Aswis dan Gusni dinyatakan terbukti bersalah, tetapi bukan merupakan tindak pidana (onslag).

Atas putusan itu, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 26 Juni 2016 majelis hakim yang diketuai Hakim Agung Salman Luthan, mengabulkan kasasi jaksa, dan memvonis Aswis dan Gusni empat tahun penjara.

Penahanan keduanya kemudian dieksekusi jaksa. Aswis ditahan di Lapas Muaro Padang. Sementara Gusni di Rutan Alahan Panjang dan kemudian dipindahkan ke Rutan Padang pada September 2016.

BACA JUGA:  Mahyeldi Audy Lahir di RSIA Permata Bunda

Tidak terima atas putusan itu, Tim PH Gusni yakni Desman Ramadhan dan Gilang Ramadhan mengajukan PK ke Mahkamah Agung.

Tanggapan Kejati Sumbar

Menyangkut putusan itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar M Fatria menyampaikan, pihaknya belum menerima salinan petikan putusan PK Mahkamah Agung tersebut.

“Salinan petikan putusan PK Mahkamah Agung itu biasanya dikirim ke Kejari. Nanti Kejari yang lapor ke saya. Hingga saat ini saya belum menerima salinan putusan itu,” katanya.

Dia menjelaskan, putusan PK Mahkamah Agung tersebut bisa diterima atau diperbaiki, bahkan ditolak. “Kalau diterima berarti memang dibebaskan atau diperbaiki putusannya. Bisa aja seperti itu,” tukas eks Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanahdatar ini. (da.)

  • Bagikan