Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Gugatan Tujuh Calon Kepala Daerah di Sumbar Diterima MK

  • Bagikan
Gugatan tujuh calon kepala daerah di Sumbar diterima MK. (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – Proses sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Kemarin (18/1), MK menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) yang menandai sebuah perkara telah diregistrasi. Terdapat tujuh gugatan calon kepala daerah di Sumbar diterima MK.

Data yang dihimpun Datiak.com, gugatan para pasangan calon kepala daerah di Sumbar diterima MK yaitu 2 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Yakni pasangan Nasrul Abit-Indra Catri dan Mulyadi-Ali Mukhni.

Lalu, terdapat lima paslon bupati dan wakil bupati. Yakni Hendrajoni-Hamdanus (Pesisir Selatan), Hendri Susanto-Indra Gunalan (Sijunjung), Tri Suryadi-Taslim (Padangpariaman), Nofi Candra-Yulfadri Nurdin (Kabupaten Solok), dan Darman Sahladi-Maskar M Dt Pobo (Limapuluh Kota).

KPU Sumbar kini bersiap menghadapi sidang nantinya. Jadwal sidang perdana MK ini diagendakan pada 26-29 Januari 2021. Komisioner KPU Sumbar Amnasmen menyebutkan, KPU Sumbar dan 5 KPU kabupaten akan menyiapkan jawaban-jawaban di persidangan sebagai termohon.

Kini, pihaknya tinggal menunggu jadwal persidangan saja. Artinya, KPU siap melaksanakan proses persidangan di MK. KPU Sumbar juga segera berkoordinasi dengan menunjuk kuasa hukum sekaligus mengkoordinir KPU 5 kabupaten untuk segera menyiapkan jawaban dalam persidangan.

Di sisi lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan, sejatinya tidak ada perkara yang gugur di tahap sekarang. Hanya, empat permohonan tersebut tidak diregistrasi karena ada penarikan maupun persoalan teknis. ”Satu dicabut permohonannya Kota Magelang. Sementara tiga permohonan lain, setelah dilakukan pengecekan ulang, tercatat rangkap perkara, dalam akta pengajuan permohonan pemohon (AP3),” ujarnya.

Sesuai tahapan yang disusun, setelah diterbitkan BRPK, lanjut Fajar, MK akan menyerahkan salinan permohonan. Masing-masing ke KPU sebagai termohon dan Bawaslu selaku pemberi keterangan. Selanjutnya, dalam beberapa hari ke depan, MK juga membuka pengajuan permohonan PHP sebagai pihak terkait. “Sidang pemeriksaan pendahuluan dimulai pada 26 Januari 2020 mendatang,” pungkasnya.

Analisa KoDe

Peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menilai, banyaknya permohonan yang bertahan masih terbilang wajar. ”Memang dari permohonan sampai dengan diregister oleh MK tidak terlalu banyak yang berkurang,” ungkapnya.

Terkait kans, Ihsan menyebut secara prosedur semua permohonan memiliki kesempatan yang sama. Sebab, di pemeriksaan pendahuluan, MK akan melihat syarat formil seluruh permohonan sebelum ditetapkan dalam putusan sela. ”Biasanya dalam pemeriksaan pendahuluan itu, baru banyak permohonan yang tidak dilanjutkan,” imbuhnya.

Berdasar kajian KoDe Inisiatif, dari 132 permohonan paslon kepala daerah di Indonesia yang diregister, mungkin hanya sekitar 91 yang berpotensi dilanjutkan di sidang pemeriksaan pokok perkara. KoDe Inisiatif menemukan ada tiga permohonan diajukan bukan oleh yang berhak dan 38 permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditetapkan. (da.)

  • Bagikan