Giliran PMII Sumbar Menggugat UU Cipta Kerja ke DPRD

  • Bagikan
Giliran PMII Sumbar Menggugat UU Cipta Kerja ke DPRD Sumbar hari ini (8/10). (Gambar: Data Olahan)

Padang | Datiak.com – Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law oleh DPR RI, Senin (5/10), tampaknya semakin ramai reaksi penolakan. Hari ini (10/8), giliran PMII Sumbar menggugat UU Cipta Kerja tersebut. Pasalnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menilai bahwa UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik.

Informasi yang dihimpun Datiak.com, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumbar bakal memulai aksi penyampaian aspirasinya, dengan long march (perjalanan panjang) dari Sekretariat Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Sumbar. Tujuan mereka juga sama dengan massa yang demo di Padang Rabu (7/10), yakni Gedung DPRD Sumbar.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra, ketika dihubungi Datiak.com via WhatsApp pribadinya, Kamis malam (7/10). “Sekarang kita sedang mempersiapkan untuk kebutuhan sahabat-sahabat di lapangan besok,” ujar Rodi sembari mengirim video rekan-rekannya yang sedang membuat media penyampaian aspirasinya.

BACA JUGA:  Pembawa Narkoba Diamankan di Rumah Makan Siang Hari

Menurut Rodi, pengesahan RUU Cipta Kerja yang terdapat dalam Omnibus Law, suatu tindakan yang menyakitkan masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat mengalami kesulitan karena terdampak pandemi Covid-19.
“Jika undang-undang (UU Cipta Kerja, Red) ini untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan bersama, maka kita yakin tidak akan dibahas di tengah-tengah masyarakat yang sedang menderita karena virus corona,” hemat Rodi.

Terlebih lagi, lanjutnya, sejak awal Rancangan UU Omnibus Law sudah mendapat reaksi atau penolakan skala besar di masyarakat. Terlebih lagi dari kalangan buruh. “Seharusnya, DPR memahami itu dan menunda pembahsaanya. Tapi entah kenapa? Para politikus di DPR menjadikan momen pandemi untuk mempermulus undang-undang tersebut,” kata Rodi dengan raut wajah kecewa.

BACA JUGA:  Wisata Pantai Nagari Katapiang Ditanami 800 Pohon Cemara Laut

Dampaknya pun, tambah Rodi, sekarang terjadi aksi di seluruh daerah di Indonesia. “Ini sebuah kesalahan besar yang dilakukan para wakil rakyat kita. Jadi jangan salahkan kita jika akhirnya memutuskan untuk turun aksi besok,” pungkas mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang tersebut.

Penolakan terhadap UU Cipta Kerja dalam Omnibus Law tidak hanya dilakukan PKC PMII Sumbar, tetapi juga PB PMII dan PKC PMII se-Indonesia. (da)

Giliran PMII Sumbar Menggugat UU Cipta Kerja ke DPRD 1Giliran PMII Sumbar Menggugat UU Cipta Kerja ke DPRD 2

  • Bagikan