Ganti Kerugian Lahan Tol Rp 155 M Segera Dicairkan
Padang | Datiak.com – Pemprov Sumbar memastikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menyetujui membayarkan ganti kerugian lahan tol untuk 211 bidang tanah yang dibebaskan pada seksi I tol Padang-Pekanbaru tersebut. Kini tinggal menunggu proses dari Badan Pertanahan Negara (BPN).
“Kami sudah berkomunikasi dengan Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi tentang ganti kerugian lahan tol. Ada 211 bidang yang siap diganti kerugiannya dengan anggaran Rp155 miliar,” sebut Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Aula Kantor Gubernur, Rabu (13/10/2021).
Menurutnya, untuk lahan yang dokumennya lengkap dan diyakini clean and clear, pembayaran harus dipercepat karena masyarakat pemilik lahan yang dokumennya telah lengkap sudah mulai bertanya-tanya kapan ganti kerugian lahan tol akan dicairkan.
Namun semua itu memang tergantung kepada BPN dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bisa mencairkannya. “Soal itu (ganti kerugian lahan tol, Red) kami tidak punya kewenangan, Pemprov Sumbar kewenangannya hanya menyosialisasikan dan menfasilitasi proses pembebasan lahan,” katanya.
Audy menduga BPN Sumbar lebih hati-hati dalam proses pencairan ganti kerugian lahan tol itu karena sebelumnya pembayaran ganti rugi bidang lahan taman Keragaman Hayati di Padangpariaman masuk ke ranah hukum, hingga diproses oleh kejaksaan tinggi.
“Namun yang jelas, kita di Pemprov Sumbar tetap berupaya semaksimal mungkin agar tol Padang-Pekanbaru ini bisa tetap dikerjakan,” ujarnya.
Audy mengatakan kalau dirinya telah berkomunikasi dengan perwakilan Hutama Karya di proyek tol, Marten dan dipastikan pengerjaan jalan tol tersebut tetap berjalan.
Ia menyebut sampai saat ini masih ada beberapa bidang tanah yang proses pembebasan lahannya belum selesai diantaranya karena tumpang tindih kepemilikan. Tetapi prosesnya tetap berjalan melalui komunikasi tingkat kecamatan dan nagari.
Sedangkan Kepala Kanwil BPN Sumbar, Syaiful, mengungkapkan bahwa ada beberapa bidang tanah yang masih bermasalah di Padangpariaman. Hal itu lantaran belum lengkapnya dokumen tanah tersbut. Bahkan, beberapa di antaranya tanah aset daerah.
“Kita sudah menyurati Pemkab Padangpariaman terkait tanah yang terdeteksi sebagai aset daerah tersebut,” ucap Syaiful.
Sedangkan Staf Ahli Gubernur Syafrizal Ucok, berinisiatif agar Pemkab Padangpariaman melakukan rapat lanjutan soal kendala BPN tersebut, Kamis pagi (14/10/2021). Lalu, sorenya langsung menerbitkan surat jawaban terkait tanah yang ditanyakan BPN itu.
“Kita harus bergerak cepat. Jadi, dukungan penuh seluruh pihak sangat dibutuhkan. Sehingga, pembebasan lahan tol berlangsung cepat,” ajak Syafrizal Ucok.
Sementara itu, Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmang yang juga hadir dalam rapat, menyebut bahwa pihaknya melalui camat dan wali nagari terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan pemilik lahan, agar bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan tol.
Selain itu inventarisasi aset milik daerah pada trase tol juga terus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan bayar terhadap aset milik daerah. (da.)
Temukan berita Padangpariaman hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.
