Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Fraksi PKS DPRD Padang Minta Keputusan Wako No 232 Dicabut

  • Bagikan
Ketua Fraksi PKS DPRD Padang Muharlion
Ketua Fraksi PKS DPRD Padang Muharlion meminta agar Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 232 Tahun 2021 dicabut kembali. (Foto: FB Muharlion)

Padang | Datiak.com – Fraksi PKS DPRD Padang meminta Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 232 Tahun 2021 dicabut kembali. Sebab, keputusan yang dikeluarkan Hendri Septa itu dinilai sudah melanggar aturan. Bahkan, sudah ada surat peringatannya dari Gubernur Sumbar, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 232 Tahun 2021 tersebut, ditujukan untuk menonaktifkan sementara Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang, Amasrul. Sebab, Wali Kota Padang, Hendri Septa, menggap Amasrul telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Namun, kemarin (9/8/2021) Fraksi PKS DPRD Padang menyatakan penilaiannya terkait keputusan Wali Kota Padang tersebut. Kesimpulannya, penonaktifan Sekdako Padang yang dijabat Amasrul, tidak memiliki dasar dan argumentasi hukum yang kuat. Untuk itu, Fraksi PKS meminta Wali Kota Padang mengembalikan jabatan itu kepada Amasrul.

Ketua Fraksi PKS DPRD Padang Muharlion mengatakan, Fraksi PKS terus mengikuti dan memperhatikan dengan seksama permasalahan mutasi, serta pembebasan tugas sementara Amasrul sebagai Sekdako Padang. Fraksi PKS menilai Wali Kota tidak bisa menjelaskan kepada publik atau masyarakat, apa alasan hukum sebenarnya sehingga keluar keputusan penonaktifan Sekdako Padang, Amasrul.

“Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tepatnya Pasal 78 Ayat 1 dan 2, Pasal 61 Ayat 2 dan Pasal 67 poin B, kami meminta Wali Kota mencabut lagi Keputusan Wali Kota Padang Nomor 232 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sementara Sekdako Amasrul, dan mengembalikan lagi jabatan Sekdako kepada Amasrul,” tegas Muharlion dalam relisnya, Senin (9/8/2021).

Tak hanya itu, Fraksi PKS DPRD Padang juga meminta wali kota untuk mengembalikan pejabat yang sudah dilantik ke jabatan semula. Sebab, mutasi gelombang 1 dan 2 terindikasi melanggar UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.

“Kami meminta wali kota untuk mematuhi surat dari KASN yang berkaitan dengan mutasi dan surat dari Gubernur serta KPK No. B-2366/KSP.00/70-72/05/2021 tentang atensi pelaksanaan mutasi supaya tidak terjadi masalah bagi pembangunan Kota Padang ke depannya,” jelas Muharlion.

Fraksi PKS DPRD Padang: Sekdako Jabatan Vital

Menambahkan. anggota DPRD Padang, Djunaidy Hendry, menilai bahwa sekdako memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pembangunan daerah. Sekdako sebagai jabatan karir  tertinggi ASN, juga melekat tanggung jawab sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Selain itu juga ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) daerah, yang bertugas menjaga kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN. “Dikarenakan tanggung jawab besar sekdako dalam pembangunan daerah, maka pengangkatan dan pemberhentian sekdako harus betul-betul mengacu pada regulasi yang ada,” tukas legislatif dari Fraksi PKS DPRD Padang tersebut.

Terpisah, Amasrul mengatakan dinonaktifkan untuk sementara waktu demi kepentingan pemeriksaan. Menurut Amasrul, ia dinonaktifkan terkait dugaan melanggar PP Nomor 53 yang tidak dilakukannya karena tidak mau menandatangani surat-surat, administrasi, terhadap mutasi di luar prosedur.

“Saya dianggap salah, dianggap melanggar PP Nomor 53. Saya diperiksa oleh tim yang diketuai oleh wali kota,” sebut Amasrul. Ia merasa tidak melakukan pelanggaran itu, malahan selama ini dirinya meminta kepada wali kota untuk menuruti prosedur yang disampaikan KASN.

Sebelumnya Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan penonaktifan Sekdako Amasrul karena  ada dugaan pelanggaran disiplin PNS. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sesuai Pasal 27 Ayat 1, bagi ASN yang diduga melakukan pelanggaran, untuk sementara waktu dinonaktifkan supaya penyelidikannya bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu pemerintahan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekdako, maka ditunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi sebagai Plh Sekko Padang. Penunjukkan Plh ini supaya roda pemerintahan tidak terganggu. “Kalau pemeriksaan sudah selesai dilakukan maka akan segera kita ambil keputusan,” ungkap Hendri Septa. (da.)


Temukan berita Padang hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan