DPRD Pasaman Barat Larang ASN Keluar Daerah

  • Bagikan
Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni, mengungkapkan upaya pihaknya mengawasi dan melarang ASN melakukan perjalanan dinas keluar daerah. (Foto: Istimewa)

Pasaman Barat | Datiak.com – Mencegah penyebaran Covid-19, DPRD Pasaman Barat (Pasbar) mengambil sikap tegas. Yakni dengan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perjalanan dinas keluar daerah. Langkah itu diambil setelah banyak unsur dua lembaga itu terkonfirmasi positif pasca perjalanan keluar daerah.

“Kami di DPRD sudah sepakat. Namun kami masih melihat pejabat di pemerintah, masih ada yang keluar daerah,” kata Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni, Selasa (25/8).

Ia mengatakan akan menyampaikan perihal pejabat pemerintah yang masih terlihat melakukan perjalanan luar daerah di masa merebaknya virus corona.

“Ini harus kita sampaikan kepada bupati agar OPD diarahkan dan tidak keluar daerah untuk saat ini,” katanya.

Saat ini pihaknya sedang mengawasi anggaran yang digunakan ASN untuk melakukan perjalanan. Hasilnya, anggaran perjalanan dinas luar daerah sudah dipotong.

Bahkan, imbuhnya, anggaran perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD juga sudah ditiadakan. “Kami sedang mengawasi ke mana saja mereka (ASN) dan anggaran digunakan untuk apa saja,” ungkapnya.

Selain itu, Parizal turut meminta pejabat pemerintah yang baru datang dari luar daerah, terlebih dulu melakukan tes swab. Setelah hasil tesnya keluar, barulah berbaur dengan lingkungan kerja dan masyarakat.

“Ini penting, karena mengingat kasus Covid-19 tengah merebak. Kita tidak mau setiap harinya kasus positif bertambah. Namun yang lebih jelasnya saya ingin semuanya lebih transparan,” pintanya.

Katanya, Pasbar sempat berstatus zona kuning karena adanya kasus baru sebanyak lima orang. Beruntung, tiga pasien terkonfirmasi positif sudah dinyatakan sembuh.

“Kondisi ini harus dipertahankan agar tidak ada tambahan kasus lagi,” ujar pimpinan DPRD yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Pasbar tersebut.

Ia juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan. (da.)

  • Bagikan