Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

DPRD Padangpariaman Dukung Fakta Integritas PMII Tolak UU Ciptaker

  • Bagikan
Ketua DPRD Padangpariaman, Arwinsyah menyerahkan fakta integritas PMII yang telah ditandatanganinya kepada Ketua PC PMII Padangpariaman, Sesmi Permatasari. (Foto: Istimewa)

Padangpariaman | Datiak.com – Penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), tidak hanya di skala nasional ataupun provinsi. Namun juga dilakukan PMII di tingkat kabupaten/kota. Salah satunya dilakukan Pengurus Cabang PMII Padangpariaman, Selasa (13/10). Mereka menyampaikan penolakan UU Ciptaker itu dan mengajak anggota DPRD Padangpariaman mendukung fakta integritas.

Kedatangan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Padangpariaman, tampak disambut langsung seluruh pimpinan DPRD Padangpariaman. Yakni Ketua DPRD Arwinsyah, serta dua Wakil Ketua DPRD Aprinaldi dan Risdianto. Lalu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Padangpariaman, Syahrul Dt. Lung.

“Kami datang ke DPRD Padangpariaman ini dalam rangka menolak UU Cipta Kerja. Jadi, kami meminta DPRD Padangpariaman menandatangani fakta Integritas penolakan UU Cipta Kerja yang kami bawa,” kata Ketua PC PMII Padangpariaman, Sesmi Permatasari.

BACA JUGA:  Giliran PMII Sumbar Menggugat UU Cipta Kerja ke DPRD

Sesmi mengatakan, aksi penolakan yang dilakukan pihaknya adalah rangkaian dari gerakan PMII se-Indonesia. Keputusan untuk mengelar aksi tersebut, diambil oleh PMII setelah melakukan kajian terhadap UU Cipta Kerja.
“Kami menilai UU Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada masyarakat. Makanya, kami (PMII) sepakat menolak UU yang tertuang dalam Omnibus Law ini,” ungkap Sesmi.

Kedatangan para aktivis PMII Padangpariaman itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Padangpariaman, Arwinsyah. Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku mengapresiasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirarasi. Untuk itu, ia sangat menyambut baik kedatangan mahasiswa di sana.

“Kami secara kelembagaan sangat mengapresiasi apa yang adik-adik PMII lakukan. Mendatangi kita di DPRD keputusan yang tepat, karena memang tugas kita menyampaikan aspirasi masyarakat,” hemat Arwinsyah.

BACA JUGA:  Dokumen Renkon Rampung, BPBD Padangpariaman Langsung Rakortek

Sebagai bentuk dukungannya, Arwinsyah pun bersedia menandatangani fakta integritas yang dibawa aktivis PMII Padangpariaman tersebut. Dalam fakta integritas itu turut dibubuhi tandatangan Ketua PC PMII Padangpariaman. “Untuk kebaikan umat kita akan selalu memberikan dukungan penuh,” pungkas Arwinsyah.

Poin Tuntutan

Informasi yang dihimpun Datiak.com, dalam fakta integritas PMII Padangpariaman tersebut, tertuang empat poin tuntutan. Pertama, menolak keras pengesahan UU Cipta Kerja, karena tidak berpihak kepentingan masyarakat Indonesia. Kedua, mendukung PC PMII Padangpariamam mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), agar UU Cipta Kerja dicabut.

Sedangkan pada poin ketiga, menjelaskan bahwa sebagai wakil rakyat, hendaknya DPR selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bukan menzolimi rakyat. Lalu fokus dalam penanganan wabah Covid-19.

BACA JUGA:  Penambahan Tempat Isolasi di Mentawai Serap Dana Rp 305 Juta

Selanjutnya, di poin keempat berisikan komitmen jika Presiden tidak mengeluarkan Perpu, terhitung 30 hari sejak disahkan oleh DPR RI, maka DPRD Padangpariaman siap membantu PC PMII Padangpariaman melakukan yudisial review ke Makamah Konstitusi.

Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan PC PMII Padangpariaman di DPRD Padangpariaman tersebut, berjalan damai atau tanpa kerusuhan. Sebab, aksi diawasi oleh petugas Polres Pariaman dan Dinas SatpolPP dan Damkar Padangpariaman. (da.)

  • Bagikan