Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

DPRD Minta Perjelas Konsep dan Kebijakan Wisata Harau

  • Bagikan
Salah seorang wisatawan yang hendak masuk ke objek wisata Lembah Harau. Kini, DPRD dan aktivis Limapuluh Kota menyorot soal konsep hingga kebijakan wisata Harau. (Foto: Istimewa)

Limapuluh Kota | Datiak.com – Sektor pariwisata Limapuluh Kota harus lebih baik. Untuk itu, perlu pengaturan tata kewilayahan penggunaan ruang hingga manajemen pengelolaan di pintu masuk hingga sarana pendukung yang lebih baik. DPRD Limapuluh Kota pun menyorot soal konsep hingga kebijakan wisata Harau.

“Persoalan pariwisata terkait Harau harus dibuatkan master plan-nya oleh Pemda yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada kepemimpinan Limapuluh Kota yang baru nanti. Dan DPRD diminta untuk mensahkan RPJMD ini,” ucap Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra menanggapi persoalan terkait pembangunan sektor pariwisata Limapuluh Kota ke depan.

Menurut Ketua DPRD, penataan atau konsep serta kebijakan wisata Harau juga harus jelas. “Saatnya Limapuluh Kota Santiang dalam mengelola wisata unggulan kita di masa depan. Boleh saja jika ada varian wahana lainnya, namun ciri khas Minangkabau sebaiknya juga menjadi prioritas ke depan,” tambah anak Nagari Kecamatan Mungka ini.

BACA JUGA:  Terduga Pemilik Paket Narkoba yang Ditemukan di BIM Ditangkap

Ketua DPC Partai Gerindra Limapuluh Kota ini menegaskan, Rancangan Petaturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wajib disegerakan oleh Pemkab. Awal tahun 2021 ini, DPRD akan mendesak Pemkab Limapuluh Kota untuk segera menyerahkan draft Ranperda RTRW ke DPRD.

“Januari ini, kita akan buatkan surat resmi untuk memasukkan Ranperda RTRW ini sesegera mungkin. Sehingga sudah ada kepastian di Propemperda 2021 yang akan dibahas adalah Ranperda RTRW. Jadi tinggal Pemkab menyampaikan usulan ranperdanya segera,” tegas Deni Asra.

Dalam pengelolaan pariwisata ini, kata Deni Asra, DPRD meminta Pemkab untuk serius, termasuk persoalan di pintu masuk objek wisata yang masih kurang tertib. “Di sini disinyalir masih ada kebocoran-kebocoran dan tentunya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” sebut Deni Asra.

BACA JUGA:  Jembatan Kayugadang jadi Destinasi Baru Padangpariaman
Pandangan Aktivis

Persoalan pariwisata dan peruntukan ruang yang menjadi persoalan sejak beberapa tahun terakhir, juga menjadi sorotan aktivis yang sekaligus Koordinator Forum Peduli Luak Limopuluah, Yudilfan Habib Datuak Monti.
Menurutnya, arah kebijakan pariwisata perlu pengaturan dan arah yang jelas.

“Konsep wisata Limapuluh Kota, harus jelas, termasuk peruntukannya dan perizinan disesuaikan. Sehingga nanti Limapuluh Kota tidak salah urus dan salah bangun. Kita lihat di gerbang masuk Lembah Harau, persisnya di Sarilamak, tertulis Geopark Lembah Harau, tentunya pemerintah harus tahu seperti apa Geopark dan bagaimana pengelolaannya,” ucap Yudilfan Habib Datuak Monti.

Tanggapan Kadisparpora

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Limapuluh Kota, Nengsih menyebutkan, soal RTRW memang sangat penting untuk pengelolaan sektor pariwisata. Seperti halnya penataan kawasan objek wisata unggulan Lembah Harau, apa dan bagaimana peruntukan kawasan.

BACA JUGA:  LPPDK Benny-Radi Diserahkan Manual karena Jaringan Bermasalah

“Tentu saja sangat penting bagi pariwisata, sebab kebijakan pembangunan di suatu kawasan perlu diatur sedemikian rupa. Sehingga tidak salah pemanfaatan. Semoga dalam waktu dekat, revisi Perda RTRW segera tuntas dan pembangunan daerah semakin jelas dan tertata sesuai peruntukan,” harap Kadisparpora, Nengsih via telepon genggamnya, Minggu (20/12).

Terkait komentar Ketua DPRD yang menyinggung soal pengelolan tiket masuk, Kadisparpora menyebutkan ke depan direncanakan akan dikembangkan ticket elektronik (e-ticket) untuk masuk ke objek wisata Lembah Harau.

“Rencananya, ke depan akan ada kerja sama dengan pihak ketiga untuk program pembaruan model ticketing ke Lembah Harau. Model e-ticket menjadi alternatif untuk digunakan. Soal kebocoran yang disebut Ketua DPRD, kita sudah lakukan penempatan orang dan pengawasan. Jika masih terjadi kebocoran, tentu di luar kemampuan kita. Namun sepertinya tidak,” pungkas Nengsih. (da.)

  • Bagikan