Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Dodi Hendra Tidak Dipercayai 27 Anggotanya, Kenapa?

  • Bagikan
Dodi Hendra
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, merasa tidak mengerti kenapa dirinya mendapat mosi tidak percaya lebih dari sebahagian anggota DPRD Kabupaten Solok. (Foto: Istrimewa)

Kabupaten Solok | Datiak.com – Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra, mendapat surat mosi tidak percaya dari 27 anggota DPRD Kabupaten Solok yang berasal dari 6 fraksi. Mosi tidak percaya itu ditandatangani Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PDIP-Hanura, Fraksi Golkar, dan Fraksi Demokrat, dan PKS. Hanya dua fraksi yang tidak menandatangani, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Nasdem.

Dalam surat mosi tidak percaya itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok dianggap mengabaikan asas demokrasi dan kolektif kolegial dalam kepemimpinannya. Tindakan yang dilakukan Dodi Hendra selaku ketua DPRD juga dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 33, 35, dan Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok Pasal 39, 44.

Menanggapi surat mosi tidak percaya itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra menyebut bahwa pihaknya sudah mengetahui hal tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok, DPD Partai Gerindra Sumbar dan DPP Gerindra.

“Selama ini, saya selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, maupun tugas yang diberikan Gerindra. Yang jelas, sampai saat ini saya tidak ada masalah hukum,” ujarnya.

Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Solok Dendi mengatakan, pihaknya tidak ikut menandatangani mosi tidak percaya itu karena menilai hal-hal yang dikeluhkan fraksi lain hanya sebagai asumsi semata. Menurutnya, hal-hal yang perlu dimosikan itu benar-benar kesalahan fatal. Ia merasa belum melihat kesalahan-kesalahan dilakukannya masuk kategori yang pantas dimosikan.

“Bagi kita (Fraksi PPP) sebuah asumsi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan ketua DPRD sampai harus dimosikan seperti itu,” tutupnya.

Untuk diketahui, Dodi Hendra diangkat sebagai ketua DPRD setelah ketua DPRD sebelumnya, Jon Firman Pandu maju di Pilkada Kabupaten Solok 9 Desember 2020 lalu. Jon Firman Pandu yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solok maju mendampingi politisi PAN, Epyardi Asda.

Tarik Mosi untuk Dodi Hendra

Informasi terbaru, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Havis yang juga Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Solok mengatakan, Partai Gerindra menarik diri dari mosi tidak percaya yang sudah mereka tandatangani. DPC Gerindra Kabupaten Solok mendapatkan instruksi dari DPD Gerindra Sumbar.

Dijelaskannya, Dodi Hendra kader Gerindra juga dan setelah mendengarkan saran dari DPD Gerindra Sumbar dengan beberapa pertimbangan, Fraksi Gerindra resmi menarik diri dari mosi tidak percaya itu.

“Kami akui kami ikut menandatangi, dan kemudian setelah konsultasi dengan DPD Gerindra Sumbar, kami melakukan penarikan diri. Itu merupakan saran dan instruksi DPD Gerindra Sumbar, melalui sekretaris DPD, setelah dilakukan berbagai pertimbangan,” singkatnya.

Mengutip dari situs Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mosi, mosi diartikan sebagai “keputusan rapat, misalnya parlemen, yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat”. (da.)


Temukan berita Kabupaten Solok hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan