Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Dodi Hendra Dilaporkan ke Polisi, Masyarakat Diminta Tenang

  • Bagikan
Dodi Hendra dilaporkan ke Polres Kabupaten Solok
Adiwijoyo (kanan) usai melaporkan Dodi Hendra terkait dugaan perampasan hak milik atas tanah ke Polres Kabupaten Solok, Selasa (13/7/2021). (Foto: Istimewa)

Kabupaten Solok | Datiak.com – Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra dilaporkan ke Polres Kabupaten Solok, Selasa (13/7/2021). Hal itu dibenarkan oleh Kapolres Solok, AKBP Azhar Nugroho, melalui Kasat Reskrim, Iptu Rifki Yudha Ersanda, Rabu (14/7/2021).

“Iya benar, laporan sudah masuk, Dodi Hendra yang menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok dilaporkan atas dugaan penyerobotan tanah, saat ini kita kita masih mengumpulkan keterangan,” ujar Iptu Rifki Yudha Ersanda, Rabu (14/7/2021).

Informasi yang dikumpulkan Datiak.com, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra dilaporkan ke polisi atas dugaan perampasan tanah hak atas tanah. Ia dilaporkan oleh Adiwijoyo (48 tahun), yang tercatat berdomisili sebagai warga Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Dalam laporan polisi Nomor LP/B/105/VII/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SOLOK/POLDA SUMBAR tersebut, Dodi Hendra dilaporkan melakukan perampasan hak milik atas tanah di Jorong Simpang Empat, Nagari Koto Hilalang, Kabupaten Solok.

Berdasarkan laporan polisi tersebut Adiwijoyo selaku pelapor mengatakan, kejadian itu berawal pada Januari 2021 lalu. Saat itu pelapor bermaksud hendak melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat dengan nomor 00017 tanggal 17 Maret 1995 yang, berlokasi di Jorong Simpangempat, Nagari Kotohilalang, Kecamatan Kubung.

Namun di lokasi tanah yang sertifikatnya hendak dipecah tersebut, pelapor melihat berdiri sebuah plang yang terpancang dengan tulisan ‘Tanah Ini Milik Dodi Hendra’. Melihat itu, Adiwijoyo merasa dirugikan lantaran hingga saat ini dirinya tidak bisa menguasai tanah tersebut.

Alhasil, Adiwijoyo memilih membawa perkara tersebut ke jalur hukum. Sehingga, Dodi Hendra dilaporkan oleh Adiwijoyo kepada petugas kepolisian di Mapolres Solok Arosuka. Sekarang, pihak polres tengah memproses laporan tersebut.

Tanggapan Dodi Hendra Dilaporkan Adiwijoyo

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra saat dikonfirmasi menjelaskan, tanah berupa sawah itu sah milik dirinya karena tanah tesebut sudah dibelinya. Ditegaskannya, bukti pembeliannya tertera dalam akte jual beli Nomor 14 tertanggal 18-10-2013 di notaris Pasnelyza Karani di Kotobaru.

“Saya telah membeli tanah tersebut kepada Ny. Rahmawati yang merupakan orang tua dari Wijaya Taulani dan disaksikan oleh Minik Dt. Rajo Di Ilie yang memiliki harta pusaka serta lengkap dengan kwitansi jual beli,” jelasnya.

Namun setelah proses jual beli yang dilakukan pada 18 November 2013 lalu itu, belum dilakukan pemecahan sertifikat induk lantaran penjual berdalih saat itu sertifikat tinggal di Medan. Bahkan pada tahun 2017 menurut Dodi Hendra, penjual mengaku sertifikat itu hilang.

Ia menegaskan bahwa pihaknya masih mengantongi surat jual beli, PJB lengkap dan lunas disertai kwitansi. Namun jika kondisinya seperti saat ini, ia siap dan menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga meminta masyarakat (simpatisan/pendukungnya) tenang menyikapi hal itu.

“Saya harap masyarakat tidak reaktif terhadap laporan yang disampaikan ke Mapolres Solok terhadap dirinya. Hormati proses hukum berjalan dan mari jaga kondusifitas,” pungkas Dodi Hendra. (da.)


Temukan berita Kabupaten Solok hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan