Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Desak OPD dan Kecamatan Serahkan Laporan Keuangan

  • Bagikan
Inspektur Padangpariaman Hendra Aswara meminta seluruh OPD dan kecamatan agar mempercepat serahkan laporan keuangan ke Inspektorat Padangpariaman, saat coffe morning, kemarin. (Foto: Istimewa)

Padangpariaman | Datiak.com – Per 2 Feruari 2021, belum seluruh OPD dan kecamatan yang menyerahkan laporan keuangannya ke Inspektorat Padangpariaman. Padahal, batas waktu penyerahannya paling lambat 1 Februari 2021. Untuk itu, Sekdakab Padangpariaman Jonpriadi memberikan peringatan tegas kepada OPD dan kecamatan yang lamban serahkan laporan keuangan.

“Kita sudah sampaikan surat ke seluruh OPD untuk secepatnya menyerahkan laporannya. Sudah ada juga batas waktunya. Makanya, sekarang kita beri teguran pada OPD dan kecamatan yang belum menyerahkan laporan tersebut,” tegas ASN tertinggi di Pemkab Padangpariaman tersebut, kemarin (2/2).

Jonpriadi mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020, bakal diserahkan ke BPK Perwakilan Sumbar awal Maret mendatang. Untuk itu, Pemkab Padangpariaman berkomitmen tepat waktu dalam menyerahkannya.

“Kami imbau OPD untuk menyusun laporan keuangan dengan cermat dan teliti. Komitmen kita bersama kunci kita bisa tepat waktu dan diapresiasi BPK dalam penyerahan LKPD kabupaten,” pungkas mantan Kepala Bappeda Padangpariaman tersebut.

Keterangan Inspektorat

Sedangkan Inspektur Padangpariaman, Hendra Aswara, membenarkan bahwa belum seluruh OPD dan kecamatan yang menyerahkan laporan keuangannya. “Sampai saat ini (kemarin, Red), yang sudah serahkan laporan keuangan ke Inspektorat Padangpariaman, yaitu 16 OPD dan 3 kecamatan,” ungkap Hendra.

OPD yang sudah menyerahkan LPJ 2020, katanya yaitu BKPSDM, Diskominfo, Sekretariat DPRD, Disdagnakerkop-UKM, Kesbangpol, DLHPKPP, Dishub, Inspektorat, DPPKB, Disnakeswan, Bapelitbangda, BPBD, Disdukcapil, BPKD, DisatpolPP-Damkar, dan Disarpus.

“Sedangkan kecamatan yang sudah menyerahkan laporannya yaitu Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Batanggasan, dan Padangsago,” ungkap mantan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut.

Artinya, imbuh Hendra, yang paling banyak belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban yaitu pihak kecamatan. Yakni sebanyak 14 kecamatan lagi. Sedangkan OPD yang belum memberikan laporan keuangannya sekitar 6 OPD.

“Kita sudah meminta OPD dan kecamatan yang belum menyerahkan laporannya, agar cepat sehingga kita bisa juga menyerahkan LKPD tepat waktu ke BPK,” tambah mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian itu.

Katanya, laporan yang diserahkan OPD dan kecamatan ke Inspetorat Padangpariaman, nantinya bakal di-review sebelum diserahkan ke BPK. “Kita meminta penyerahan ini cepat agar kita bisa lihat ada atau tidaknya kesalahan dalam penyusunan laporan. Yang sering terjadi itu kan ada beberapa kesalahan, seperti kurang lengkapnya data,” ungkap Hendra. (da.)

  • Bagikan