Desak Gubernur Sumbar Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Covid-19

  • Bagikan
PKC PMII Sumbar saat menggelar aksi di depan gerbang masuk kantor Gubernur Sumbar. Organisasi mahasiswa itu mendesak agar Gubernur Sumbar mengusut tuntas dugaan korupsi dana Covid-19. (Foto: Rodi/Datiak.com)

Padang | Datiak.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumbar melakukan aksi demo di depan pintu gerbang masuk Kantor Gubernur Sumbar, Senin (1/3). Mereka mendesak Gubernur, DPRD, serta stakeholder terkait di Sumbar, mengusut tuntas dugaan korupsi dana Covid-19.

Seperti diketahui, dugaan penggelembungan harga pengadaan handsanitizer sebesar Rp 4,9 miliar dalam dana penanggulangan Covid-19 tahun anggaran 2020, yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumbar.

Koordinator Lapangan Aksi PMII Sumbar, Iko Juhansyah mengatakan, ada indikasi korupsi dalam penggelembungan harga pengadaan handsanitizer sebesar Rp 4,9 miliar dalam dana penanggulangan Covid-19 tahun anggaran 2020 tersebut.

“Jangan sampai kasus ini berhenti begitu saja. Kami mendesak Pemprov Sumbar dan semua stakeholders untuk mengungkap siapa saja pelaku di balik dugaan penyelewengan dana ini,” katanya kepada wartawan.

BACA JUGA:  Perampok Bersenjata Bersembunyi di Sumbar

PMII Sumbar meyakini bahwa, tidak hanya satu orang melainkan ada beberapa pihak berperan penting dan ikut terlibat dalam dugaan penyelewengan dana pengadaan handsanitizer untuk penanggulangan Covid-19 ini.

“Kami meminta KPK untuk terjun langsung ke Sumbar untuk mengecek tentang dugaan penyelewengan dana Covid-19 ini. Selain itu kami meminta pansus DPRD Sumbar tetap mengawal dan menelusuri dugaan penyelewengan dana Covid-19 ini,” sebutnya.

Iko menegaskan, jika tidak ada tindak ada tindak lanjut dan kejelasan mengenai kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 ini, PMII Sumbar akan terus melakukan aksi lanjutan. “Aksi lanjutan untuk mengawal dan untuk terus menyuarakan terkait dugaan korupsi dana Covid- 19 ini,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Muzni Zakaria Sebut Tak Tahu Soal Pengakuan Saksi
Respon Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat menemui massa menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil temuan BPK Perwakilan Sumbar dan rekomendasi Pansus DPRD Sumbar sesuai aturan. “Insya Allah hasil temuan BPK, hasil Pansus DPRD akan kita tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Apakah pemberian sanksi atau yang lain-lainnya,” sebut Mahyeldi.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang mendukung keputusan DPRD Sumbar penetapan rekomendasi pansus yang membahas terkait anggaran di PT Balairung dan penggunaan anggaran Covid-19.

Supardi pun berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan diminta dikawal proses tersebut. “Kami sudah mendesak gubernur menindaklanjuti semua rekomendasi diberikan DPRD serta penetapan rekomendasi diberikan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam waktu 60 hari sejak LHP BPK diterima. Kita akan tetap kawal hasil rekomendasi kemaren itu,” ujar Supardi, saat menyambut perwakilan mahasiswa, Senin (1/3).

BACA JUGA:  Karambie Padangpariaman Diusulkan jadi Varietas Unggulan

Menurut Supardi, DPRD meminta BPK melakukan audit investigasi berdasarkan aturan untuk mengaudit sesuai Permendagri. “Pansus bergerak selama 7 hari, Pansus hanya mendalami hasil temuan LHP BPK, Pansus tidak bekerja secara investigasi dan penyidikan dan penyelidikan. Di luar dari itu, pansus tidak memiliki kewenangan,” ujar Supardi. (da.)

  • Bagikan