Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Denda PBB di Pasbar Dihapuskan, BPHTB Diskon 50 Persen

  • Bagikan
denda PBB di Pasbar dihapuskan
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi menjelaskan bahwa Pemkab Pasaman Barat memutuskan untuk menghapuskan denda PBB, serta memberikan diskon BPHTB untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19. (Foto: Istimewa)

Pasaman Barat | Datiak.com – Denda PBB di Pasbar dihapuskan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tersebut, dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 selama satu bulan ke depan.

Bahkan, Pemkab Pasaman Barat juga mengeluarkan kebijakan pemberian diskon pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak 50 persen.

“Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada persoalan kesehatan saja, namun juga berdampak terhadap persoalan ekonomi masyarakat,” ungkap Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi.

“Dengan demikian, kesulitan ekonomi masyarakat tentu juga akan berdampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Pasaman Barat,” imbuhnya.

Menurut dia, PAD sangatlah berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Jika ekonomi masyarakat baik, maka PAD juga akan mudah dipungut. Begitulah yang terjadi sebaliknya. “Menyikapi hal itu sesuai kewenangan kepala daerah maka dikeluarkan kebijakan penghapusan denda PBB di Pasbar,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, juga dilakukan pemberian diskon pembayaran BPHTB sebesar 50 persen. Harapannya, masyarakat akan terbantu dan ritme penerimaan PAD tetap dapat terjaga dengan baik. Kebijakan penghapusan denda PBB di Pasbar berlaku efektif sejak 1-31 Agustus 2021.

“Kebijakan ini dituangkan dalam keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pembebasan Denda PBB P2, dan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pemberian Stimulus (pengurangan) Pembayaran BPHTB,” terangnya.

Kebijakan yang dikeluarkan melalui Badan Aset dan Pendapatan Daerah (BAPD) itu diharapkan dapat meringankan masyarakat dan pelaku usaha, dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Sehingga, perekonomian di Pasaman Barat menguat di masa-masa sulit akibat pandemi.

Ketentuan Pembebasan Denda PBB di Pasbar

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Afrizal Azhar didampingi Sekretaris Afri Hendra menjelaskan, program penghapusan denda PBB di Pasbar dan pemberian diskon pembayaran BPHTB 50 persen itu diberlakukan satu bulan ke depan.

Menurutnya, setiap masyarakat yang akan membayar tunggakan PBB P2 tahun sebelumnya, dibebaskan dari kewajiban pembayaran denda dua persen perbulan. Sehingga, masyarakat cukup membayar pokok tunggakan PBB saja. Dan untuk program BPHTB 50 persen kebijakannya adalah BPHTB yang dibayar wajib pajak cukup 50 persen saja.

“Pemberian pengurangan ini berlaku untuk semua jenis peralihan hak baik jual beli, waris, hibah dan lain-lain,” Afrizal azhar. (da.)


Temukan berita Padang hari ini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan