Iklan Melayang
Iklan Melayang

Deflasi di Sumbar pada Februari -0,38 Persen

  • Bagikan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Wahyu Purnama A mengatakan bahwa deflasi di Sumbar pada Februari -0,38 persen. (Foto: Istimewa)
banner 468x60

Padang | Datiak.com – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum di Sumatera Barat Februari 2021. Tercatat deflasi di Sumbar sebesar -0,38 persen (mtm), atau menurun dibandingkan realisasi Januari 2021 yang mengalami inflasi sebesar 0,12 persen (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Wahyu Purnama A mengatakan, secara spasial, Februari 2021 Kota Padang mengalami deflasi sebesar -0,42 persen (mtm), menurun dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,10 persen (mtm).

banner 336x280

“Realisasi inflasi Kota Padang menjadikannya sebagai kota dengan nilai deflasi terdalam ke-11 dari total 20 Kabupaten/Kota di Sumatera yang mengalami deflasi, serta menjadi peringkat ke-13 dari 34 Kabupaten/Kota yang mengalami deflasi di Indonesia,” ujar Wahyu dalam pres relisnya, kemarin.

Sejalan dengan Kota Padang, lanjutnya, Kota Bukittinggi pada Februari 2021 juga tercatat deflasi sebesar -0,11 persen (mtm) lebih rendah dibandingkan realisasi bulan Januari 2021 yang mencatat inflasi 0,30 persen (mtm). Realisasi inflasi Kota Bukittinggi menjadikannya sebagai kota dengan tingkat deflasi terdalam ke-17 dari 20 Kabupaten/Kota deflasi di Sumatera, serta peringkat ke-26 dari 34 Kabupaten/Kota yang mengalami deflasi di Indonesia.

Secara tahunan inflasi Februari 2021 tercatat sebesar 1,45 persen (yoy), menurun jika dibandingkan dengan realisasi Januari 2021 yang sebesar 1,63 persen (yoy). Sedangkan secara tahun berjalan sampai Februari 2021, deflasi di Sumbar tercatat sebesar -0,26 persen (ytd) atau lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2021 yang inflasi sebesar 0,12 persen (ytd). Inflasi tahun berjalan sampai Februari 2021 juga lebih rendah dibanding inflasi tahun berjalan sampai dengan Februari 2020 yang sebesar 0,40 persen (ytd).

“Deflasi Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2021 terutama disumbang oleh deflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar -0,40 persen (mtm). Deflasi pada kelompok ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas cabai merah, ikan gembolo/ikan aso-aso, telur ayam ras dan petai dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,29 persen, -0,04 persen, -0,04 persen, -0,03 (mtm),” ulasnya.

Sementara itu, penurunan harga komoditas cabai merah terutama didorong oleh mulai normalnya permintaan masyarakat dibandingkan periode akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 yang cenderung tinggi. Pasokan yang melimpah dari hasil panen lokal pada sentra produksi di Kabupaten Agam, Solok, Limapuluh Kota, Solok Selatan dan Pesisir Selatan juga turut mendorong penurunan harga yang cukup signifikan pada Februari 2021 dibandingkan bulan sebelumnya.

Komoditas telur ayam ras mencatat deflasi yang disebabkan oleh melimpahnya pasokan di masyarakat. Sementara itu penurunan harga ikan gembolo/ikan aso-aso dan petai sendiri didukung oleh kecukupan pasokan di masyarakat dan permintaan yang tercatat stabil.

Dikatakan Wahyu, kelompok lain yang turut menyumbang deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil deflasi sebesar -0,03 persen (mtm). Deflasi pada kelompok ini terutama didorong oleh penurunan harga komoditas emas perhiasan dengan andil sebesar -0,04 persen (mtm).

“Penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan harga komoditas emas global yang mengalami tren penurunan harga di tengah sentimen positif terhadap vaksinasi di beberapa negara sehingga turut mendorong optimisme investor pada pemulihan ekonomi global,” ujarnya.

Wahyu melanjutkan, deflasi Februari 2021 lebih lanjut tertahan oleh inflasi pada kelompok transportasi dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,03 persen (mtm) dan 0,02 persen (mtm).

Inflasi pada kelompok transportasi didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara oleh maskapai dengan andil sebesar 0,03 persen (mtm) akibat belum diputuskannya oleh Pemerintah mengenai kelanjutan pemberian subsidi pembebasan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) untuk maskapai pada tahun 2021.

Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya mengalami inflasi yang disumbang oleh kenaikan biaya kontrak rumah dengan andil 0,02 persen (mtm). Kenaikan biaya kontrak rumah disebabkan oleh perbaikan pada harga properti residensial.

Untuk pengendalian inflasi, kata Wahyu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat secara aktif melakukan berbagai upaya, terutama dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Pada 11 Februari 2021, telah diselenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID yang bertujuan untuk membahas Evaluasi Pengendalian Inflasi Sumatera Barat 2020, Pembahasan Strategi Pengendalian Inflasi 2021 dan Pengembangan Ekonomi Kreatif,” ujarnya.

Berdasarkan HLM TPID tersebut, dirumuskan upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID dilaksanakan dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Kecukupan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Antara lain, monitoring harga secara berkala, menyelenggarakan pasar murah, monitoring stok bahan pangan, sidak pasar berkala oleh Satgas Pangan, mendorong kelancaran distribusi bahan pangan melalui TTIC dan Toko Tani di kabupaten/kota.

Selain itu, memastikan kelancaran pasokan dari pulau Jawa di tengah Penerapan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar anggota TPID dan meningkatkan komunikasi efektif kepada masyarakat termasuk memberikan imbauan untuk berbelanja secara bijak.

“Ke depan, diharapkan sinergi dan koordinasi TPID Provinsi, TPID kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat dapat terus ditingkatkan dalam rangka pengendalian inflasi daerah terutama di tengah pandemi Covid-19,” ujar Wahyu. (da.)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan