Padangpariaman – Pemerintah Kabupaten Padangpariaman memutuskan pelaksanaan pembelajaran berlangsung mandiri. Artinya, peserta didik di sana tidak lagi belajar di sekolah mulai hari ini (20/3). Keputusan ini ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Padangpariaman Nomor: 420/1195/DISDIKBUD/2020, yang diterbitkan secara resmi, kemarin (19/3).
Kebijakan ini diambil oleh Bupati Padangpariaman sebagai salah satu upaya pencegahan penularan wabah covid-19 atau virus corona. Pasalnya, penyebaran virus corona bisa terjadi dengan mudah, apabila seseorang yang terkontaminasi berinteraksi dengan orang lain. Seperti diketahui, sekolah dengan individu yang banyak dan beragam latar belakangnya, tentu rentan dengan interaksi fisik tersebut.
Untuk itu, mengalihkan pembelajaran peserta didik ke rumah masing-masing, dinilai bisa memutus mata rantai interaksi tersebut. Ulasan ini dikemukakan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, saat jumpa pers di Media Center Bagian Humas dan Protokol Padangpariaman, kemarin.
Dalam jumpa pers itu, Ali Mukhni didampingi Sekdakab Padangpariaman, Jonpriadi, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rahmang, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Budi Mulya, Kepala Dinas Kesehatan, Yutiardi Rivai, dan Direktur RSUD Padangpariaman, Lismawati.
“Keputusan (belajar di rumah, Red) ini berlaku hingga 2 April 2020, untuk jenjang pendidikan TK hingga SMA sederajat di Padangpariaman. Baik negeri ataupun swasta,” kata Rahmang memulai pemaparan teknis pelaksanaan pembelajaran di rumah tersebut.
Katanya, tidak masuk sekolah bukan berarti peserta didik diliburkan. Artinya, belajar di rumah akan sama dengan di sekolah. Sebab, pihaknya telah merancang teknis pemberian tugas kepada peserta didik, sesuai muatan kurikulum.
“Para guru sudah kita minta membuat materi-materi pembelajaran atau tugas rumah yang harus dikerjakan siswa. Tugas itu akan diminta ketika peserta didik berlajar di sekolah lagi,” ujar Rahmang.
Untuk memastikan peserta didik menjalankan pembelajaran di rumah, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan. Jadi, peserta didik yang kedapatan keliaran di masa tersebut, bakal tertibkan bahkan diamankan oleh dinas yang membidangi penegakan aturan daerah tersebut.
“Kita juga berharap seluruh lapisan masyarakat mendukung pengawasan ini. Terutama orangtua harus aktif menjaga anak-anak kita sehingga tidak keluar rumah nantinya,” harap mantan Camat Sungailimau itu.
Selain itu, imbuh Rahmang, para guru akan tetap mengawasi peserta didiknya. Pasalnya, edaran itu tidak berlaku bagi tenaga pengajar. “Kalau guru kita tetap dinas,” pungkasnya. (da.)
