Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Cegah Korupsi, KPK Tekankan Delapan Area Intervensi

  • Bagikan
Sekdakab dan jajaran OPD Pemkab Tanahdatar bersama tim KPK RI dalam Rakor Cegah Korupsi, Monitoring dan Evaluasi terkait Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah serta Capaian Nilai MCP Kabupaten Tanahdatar, di aula eksekutif Kantor Bupati, Rabu (25/11). (Foto: Humas)

Tanahdatar | Datiak.com – Realisasi area intervensi untuk cegah korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanahdatar, masih berada pada angka 55 persen pada triwulan ke-2. Untuk itu, Pemkab Tanahdatar bertekad untuk meningkatkan realisasi area intervensi di triwulan ke-3.

“Hasil evaluasi KPK pada triwulan ke-2, Tanahdatar masih berada pada angka 55 persen. Untuk triwulan ke-3 tentu diharapkan lebih baik lagi, karena telah menindaklanjuti hasil evaluasi KPK untuk lebih baik lagi,” kata Sekdakab Tanahdatar, Irwandi di hadapan tim KPK RI saat Rakor Pencegahan Korupsi, Monitoring dan Evaluasi terkait Program Optimalisasi Penerimaan Daerah dan Manajemen Aset Daerah serta Capaian Nilai MCP Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Limapuluh Kota, di aula eksekutif Kantor Bupati, Rabu (25/11).

Setidaknya, ada delapan area intervensi yang menjadi aksi cegah korupsi di pemerintahan daerah. Di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

BACA JUGA:  Siaga Corona, Orang Dalam Pemantauan Bisa Bertambah

Dalam Rakor diketuai oleh Sugeng Basuki sekaligus selaku ketua Satgas Korwil IX itu, Irwandi berharap kepada OPD terkait untuk lebih optimal lagi dalam pencapaian aksi KPK sehingga seluruh target yang ditetapkan tercapai. “Terpenting adalah aksi pencegahan korupsi benar-benar diterapkan. Dengan demikian tidak ada celah untuk melakukan tindakan korupsi di Tanahdatar,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim KPK Satgas IX Sugeng Basuki mengungkapkan, KPK tahun 2019 lebih mengedepankan tindakan pencegahan korupsi. Untuk itu, pihaknya rutin melakukan monitoring secara maksimal hingga ke tingkat pemerintah daerah. “KPK sengaja melaksanakan Monitoring Centre of Prevention (MCP) sebagai salah satu langkah pencegahan perilaku korupsi,” katanya.

Sugeng menambahkan, dalam mendukung pelaksanaan kerja sehingga jauh dari perilaku korupsi, pihaknya siap dihubungi kapan saja untuk konsultasi dan permintaan saran. “Pemerintah tentunya diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai tata kelola dan cara sesuai aturan yang berlaku sehingga jauh dan aman dari perilaku korupsi sehingga berurusan dengan pihak penegak hukum,” katanya. (da.)

  • Bagikan