Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

BPK Sumbar Periksa Penyaluran Dana Bantuan Covid-19

  • Bagikan
Kepala BPK Sumbar, Yusnadewi, saat melakukan audit atau pemeriksaan dana bantuan Covid-19 di Sumbar via daring (dalam jaringan). (Foto: Istimewa)

Padang | Datiak.com – Auditor BPK Perwakilan Sumbar masih berjibaku melakukan serangkaian audit (pemeriksaan) keuangan daerah, termasuk penyaluran bantuan Covid-19 di Sumbar. Untuk itu, masyarakat dipersilakan melaporkan ke BPK Sumbar, apabila mereka menemukan kejanggalan dalam penyaluran bantuan Covid-19 atau lainnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPK perwakilan Sumbar Yusnadewi.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, kami tetap melakukan audit. Namun, memakai cara alternatif yaitu secara daring, termasuk yang kami audit soal penyaluran bantuan COVID-19,” ujar Yusnadewi di sela-sela pengukuhan kepegurusan Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Sumbar periode 2020-2023 secara daring di Kantor BPK Sumbar, Selasa (6/10).

Untuk penyampaian dokumen laporan keuangan, imbuhnya, dilakukan melalui email yang sebelumnya dipindai. “Petugas ke lapangan kalau benar-benar tidak ada lagi prosedur alternatif audit yang bisa dilakukan, seperti melihat barang,” terangnya.

BACA JUGA:  Pemko Pariaman Sanksi Warga Agam dan Padangpariaman

Namun, menurutnya petugas dilengkapi dengan alat pelindung diri dan mengedepankan protokol kesehatan dalam bertugas di lapangan. “Petugas harus memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan saat turun ke lapangan. Bahkan, termasuk menggunakan baju hazmat bila dibutuhkan sekali,” ujarnya.

Menyangkut dikukuhkannya pengurus IPKN Wilayah Sumbar, Yusnadewi berharap, bisa menjalin sinergi yang baik antara auditor eksternal dengan internal. Pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, guna melatih para mahasiswa jurusan ekonomi memahami laporan keuangan daerah. Jadi, mereka siap pakai di dunia kerja nantinya.

Yusnadewi turut menjelaskan, pembentukan IPKN dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan yang dihadapi BPK sebagai lembaga pemeriksa. Mulai dari jumlah keuangan negara yang semakin besar, sementara jumlah pemeriksa terbatas.

BACA JUGA:  Temuan BPK di Padangpariaman Diserahkan ke Bupati

Lalu, pihaknya melihat masih banyaknya ditemukan terjadi penyimpangan pada keuangan negara. Untuk itu, pengembangan kompetensi pemeriksa sangatlah diperlukan. Salah satu caranya dengan menyediakan wadah organisasi profesi, dan sinergi dalam pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.

“Kita berharap IPKN dapat meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia) dari sisi pemeriksaan eksternal keuangan negara. IPKN juga menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak yang terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara,” pungkas Yusnadewi. (da.)

  • Bagikan