BMPS Sumbar Minta Penambahan Kuota Rombel SMA Negeri Dibatalkan

  • Bagikan
BMPS Sumbar bersama Kepala SMA Swasta menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPRD Sumbar agar Disdik Sumbar membatalkan penambahan kuota rombel SMA Negeri, Kamis (16/7).

Padang | Datiak.com – Langkah Pemerintah Provinsi Sumbar mengatasi gejolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai permasalahan baru. Kali ini kritikan datang dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumbar. Mereka meminta agar Pemprov membatalkan rencana penambahan kuota siswa dalam rombongan belajar (rombel) SMA Negeri.

Seperti diketahui, Disdik Sumbar sekarang memang sedang mengusulkan penambahan kuota siswa ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam usulan itu, ruang belajar yang sebelumnya hanya berisikan 36 orang, diminta ditambah menjadi 40 orang.

Namun, usulan itu dikritik keras BMPS Sumbar. Menurut mereka, hal itu telah melanggar Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebab, dalam Permendikbud itu sudah diatur bahwa jumlah maksimum peserta didik SMA per rombongan belajar yaitu 36 siswa.

“Sekarang pemerintah daerah kan masih menunggu surat balasan dari Kemendikbud terkait usulan optimalisasi daya tampung yang disampaikan gubernur. Namun, dinas sudah mengeksekusi dengan penerimaan siswa di 42 sekolah. Sesuatu yang belum pasti sudah dilakukan. Jadi, kami datang menyampaikan pelanggaran ini,” kata kata Ketua Umum BMPS Sumbar, Irwandi Yusuf, di DPRD Sumbar, Kamis (16/7).

Selain menyampaikan permasalahan PPDB, pihaknya juga meminta dan membicarakan komprehensif pendidikan di Sumbar. Pihaknya juga ingin difasilitasi bertemu Dinas Pendidikan Sumbar. “Kami akan melanjutkan hal ini ke Ombudsman,” ucapnya.

Respon DPRD Sumbar

Keluhan BMPS itu ditanggapi anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis. Ia menilai penerimaan siswa baru di 42 sekolah di Sumbar, melanggar kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan DPRD.

”Sebelumnya kita menyepakati dengan Dinas Pendidikan, sekolah menerima siswa yang telah mendaftar sebelumnya (cadangan). Namun hari ini justru membuka pendaftaran baru bagi siswa,” tuturnya.

Pendapat itu dibenarkan oleh Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syahrul Furqan. ”Jangan menambah permasalahan. PPDB kita sudah bermasalah sejak awal. Sekarang selesaikan masalah yang ada dulu, seperti zonasi, dan penyalahgunaan Surat Keterangan Domisili (SKD),” katanya.

“Pemaksaan penambahan siswa per rombel di SMA negeri, akan berdampak pada penerimaan siswa di sekolah swasta,” hemat Syahrul.

Untuk itu, anggota Komisi V lainnya Maigus Nasir menekankan agar Disdik Sumbar menunggu balasan dari Kemendikbud terlebih dahulu. Pihaknya juga akan mengagendakan pertemuan kembali dengan Disdik Sumbar terkait persoalan tersebut.

Tanggapan Wagub

Sedangkan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang ditemui usai sidang paripurna DPRD Sumbar di Kamis (16/7), menegaskan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu surat balasan dari Kemendikbud terkait izin penambahan kuota rombel. Artinya, imbuh Nasrul, sebelum adanya surat balasan Kemendikbud itu, Disdik Sumbar belum bisa melakukan penambahan kuota rombel.

Namun apabila Kemendikbud tidak menyetujui usulan tersebut, Nasrul berharap orangtua bisa memahami. Menurutnya banyak sekolah swasta yang menjadi pilihan. Bahkan, kualitas dan mutu pendidikannya tak kalah dengan sekolah negeri.

Terkait keterbatasan ekonomi, mantan Bupati Pessel tersebut berharap sekolah swasta memberikan kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang. ”Bisa saja diberikan semacam beasiswa sehingga siswa dari keluarga kurang mampu ini bisa sekolah di swasta,” pungkasnya. (da.)

  • Bagikan