Berikut Strategi Padangpariaman Waspadai Virus Corona

  • Bagikan
Bupati%2BTinjau%2BRSUD
BUPATI Padangpariaman, Ali Mukhni (kiri) meninjau kesiapan RSUD Padangpariaman menghadapi kemungkinan adanya pasien suspect Covid-19.
Padangpariaman – Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19, di Ruang Rapat Sekdakab Padangpariaman, tadi pagi (17/3). Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimpa), staf ahli, asisten, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat di lingkungan Pemkab Padangpariaman.

Berbagai langkah strategis di rumuskan dalam rakor itu, sebagai upaya kewaspadaan terhadap virus corona. Berikut kesimpulan rakor yang dipimpin langsung Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni tersebut. (da.)

1) Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Wrusd/Sease 2019 (Covid-19), serta bupati akan menandatangani pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tingkat Kabupaten Padangpariaman.

2) Surat Tanggap Darurat dan SK Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 telah disiapkan BPBD.

BACA JUGA:

3) Sudah ada revisi DAK Bidang Kesehatan, guna pemanfaataan pendanaan penanganan Covid-19.

4) Dinas Komunikasi dan Informasi diminta menangkal hoaks, sehingga tidak menimbulkan kecemasan masyarakat.

5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan tahun 2020, dan pro aktif untuk menentukan perlu atau tidaknya meliburkan siswa.

6) Belajar mengajar tidak libur hingga adanya instruksi dari gubernur atau bupati.

7) Ekstra kulikuler siswa dibatasi dan dilaksanakan secara selektif.

8) ASN tidak libur kerja tetapi diminta meningkatkan pola hidup sehat.

9) Dinas Kesehatan diberi kebutuhan pemenuhan alat-alat kesehatan.

10) Jika ditemukan Covid-19, RSUD Padangpariaman harus segera merujuk ke RSUP M. Djamil atau RS Ahmad Mukhtar.

BACA JUGA:

  • Ini Nomor Telepon Layanan Pencegahan Virus Corona
  • Hidup Sehat Mencegah Virus Corona

11) RSUD Padangpariaman diminta membuat edaran untuk tidak mengunjungi atau membesuk pasien di rumah sakit.

12) Tingkatkan koordinasi dengan BIM untuk alat pantau dini.

13) Tempat wisata tetap dibuka secara selektif, keputusan terkait wisata diserahkan kepada bupati.

14) Pemkab harus menunda kegiatan yang membuat keramaian, seperti alek nagari. Sedangkan organ pelaksanaan selektif.

15) Event nasional seperti MTQ dan Penas Petani dan Nelayan menunggu arahan pemerintah pusat

16) Bupati terus mengkomunikasikan perkembangan dengan gubernur dan OPD sesuai dengan tingkatan.

17) Peranan camat sangat penting memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat nagari.

18) Masa tanggap darurat berlangsung sampai 29 Mei 2020.

  • Bagikan