Aturan Penundaan TPP ASN Pemko Padang bakal Dievaluasi

  • Bagikan
TPP ASN Pemko Padang
Vaksinasi tahap 2 yang dilaksanakan di PDAM Padang. Pemko Padang rencananya bakal mengevaluasi kembali SE soal sanski penundaan TPP ASN Pemko Padang yang menolak divaksinasi. (Foto: Humas Pemko Padang)

Padang | Datiak.com – TPP ASN Pemko Padang dipastikan bakal ditunda penyalurannya, apabila menolak ikut program vaksinasi Covid-19. Sanksi administrasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang Nomor 441/02.30/DKK/2021, tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Padang, tertanggal 18 Juni 2021.

Selain itu, Pemko Padang juga memastikan bakal memberikan sanksi lainnya, seperti penundaan kepengurusan kenaikan pangkat atau urusan kepegawaian. Regulasi ini pun menuai pro dan kontra terkait sanksi administrasi yang disebutkan dalam SE tersebut. Sehingga, Pemko Padang berencana akan mengevaluasi kembali dengan Wali Kota Padang dan unsur lainnya.

“Ya, kemarin ada SE Wali Kota Padang tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 kepada ASN di lingkup Pemko Padang. Jadi memang agak meresahkan bagi sebagian orang dalam pelaksanaan dan penerapan SE itu,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang, Arfian.

BACA JUGA:  Sanksi ASN Pemprov Sumbar Pelanggar Protokol Kesehatan Diperberat

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang bakal melakukan evaluasi dan pertemuan lanjutan untuk membahas sanksi penundaan pemberian TPP ASN Pemko Padang. Baik menyangkut TPP PNS ataupun honorarium THL yang tidak mau mengikuti vaksinasi.

Rujukan Sanksi Menyangkut TPP ASN Pemko Padang

Arfian menjelaskan, SE tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri (Permen) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 99 Tahun 2020, tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinansi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam SE itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang diminta untuk mengadvokasi dan menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 kepada ASN. Mulai dari PNS, tenaga kontrak ataupun tenaga harian lepas yang bekerja di pemerintahan. Termasuk keluarga para ASN di lingkungan kerja yang dipimpin oleh masing-masing kepala OPD.

BACA JUGA:  DPRD dan HMI Bukittinggi Cekcok saat Audiensi

Kemudian, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin selanjutnya adalah adapun bentuk sanksi administratif bagi ASN yang tidak melaksanakan vaksinasi yakni penundaan pemberian TPP ASN Pemko Padang, hingga penundaan kepengurusan kenaikan pangkat atau urusan kepegawaian bagi ASN.

Kartu atau sertifikat vaksinasi sebagai bukti telah melakukan vaksinasi yang dikeluarkan, dilampirkan pada setiap pengurusan kepegawaian dan bila ada anggota keluarga ASN, non ASN dan keluarganya yang berusia lebih dari 50 tahun yang berada di Kota Padang agar segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 di puskesmas. (da.)


BACA JUGA:  Gusni Fitri, Divonis Tidak Bersalah Setelah Hampir 4 Tahun Dipenjara

Temukan berita Padang terkini dan berita Sumbar terkini di Datiak.com.

  • Bagikan