Iklan Suhatri Bur Kiri
Iklan Rahmang Kanan

Aspirasi Aktivis PMII Sumbar Tersampaikan Tanpa Kerusuhan

  • Bagikan
Ketua PKC PMII Sumbar Rodi Indra Saputra menyuarakan aspirasi aktivis PMII Sumbar soal penolakan penetapan UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Sumbar, Kamis (8/10). (Foto: Datiak.com)

Padang | Datiak.com – Aksi Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Barat, di depan gedung DPRD Sumbar, langsung disambut Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Kamis (8/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Sehingga, aspirasi aktivis PMII Sumbar tersampaikan tanpa kerusuhan.

Diberitakan sebelumnya, aksi yang digelar PKC PMII Sumbar, bertolak dengan long march (perjalanan panjang) dari Sekretariat Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Sumbar. Aspirasi aktivis PMII Sumbar pun disuarakan sepanjang perjalanan itu. Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law, yang disahkan DPR RI, Senin (5/10).

Ketua PKC PMII Sumbar Rodi Indra Saputra mengatakan, keputusan mereka turun ke jalan menyuarakan aspirasi hingga di depan gedung DPRD Sumbar, setelah mengkaji poin-poin yang tertuang dalam UU Cipta Kerja. “Kita melihat sangat banyak hoaks yang beredar, makanya kita tidak ingin disebut bagian dari korban hoaks. Makanya kita kaji isi UU Cipta Kerja itu. Hasilnya kajian itulah yang kita sampaikan sekarang,” ujar Rodi.

Pembahasan Rodi dimulai soal proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak partisipatif dan eksklusif. Padahal, seharusnya pembuatan UU dilakukan dengan menyerap aspirasi pihak pekerja secara lengkap. Sehingga, produk UU tidak lagi menuai gejolak di masyarakat.

“Jadi, kita menilai dari sejak proses pembentukannya, UU Cipta Kerja ini sudah melanggar prinsip kedaulatan rakyat seperti diamanahkan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Ini juga tidak mencerminkan asas keterbukaan seperti yang dituntut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” hematnya.

Dari hasil kajian pihaknya, salah satu bentuk ketidak beradilan dalam UU Cipta Kerja tersebut, tertuang dalam Bab IV Ketenagakerjaan. Tepatnya Pasal 59 terkait kontrak tanpa batas, Pasal 79 hari libur dipangkas dan Pasal 88 mengubah terkait pengupahan pekerja. Lebih vatalnya pada Pasal 91, tentang aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan, dihapus lewat UU Cipta Kerja tersebut.

“Pasal 169 dalam UU Cipta Kerja juga tidak masuk akal. Yakni terkait menghapus hak pekerja atau buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK), jika merasa dirugikan oleh perusahaan,” papar mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang tersebut.

Hal yang lebih miris lagi, imbuh Rodi, pemerintah dan DPR dinilai tidak pro rakyat, lantaran pengesahan UU Cipta Kerja yang ramai penolakan, dipaksakan di masa pandemi Covid-19. Padahal, pemerintah dan DPR memahami kondisi para pekerja yang sangat kesulitan karena wabah virus corona ini.

“Kalau hak pekerja banyak diabaikan dalam aturan, bagaimana nasib pekerja yang saat ini ekonominya kacau karena dampak pandemi?” kritik alumni STKIP YDB Lubukalung, Padangpariaman tersebut.

Respon Ketua DPRD Sumbar

Menyikapi aspirasi yang disampaikan para aktivitas PMII tersebut, Ketua DPRD Sumbar Supardi merasa aspirasi tersebut merupakan masalah bersama. Jadi, pihaknya sangat mengapresiasi aspirasi dari mahasiswa yang tergabung dalam PKC PMII Sumbar.

Untuk memastikan dukungannya, Supardi langsung menindaklanjuti dokumen tuntutan sikap PMII Sumbar. Yakni dengan mengirimkannya via POS ke Kementerian Kenegarakerjaan dan Presiden Republik Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan dikirimkannya bukti pengiriman ke PKC PMII Sumbar.

Merasa aspirasinya telah tersampaikan dan direspon cepat, aktivis PMII Sumbar yang melakukan aksi penyampaian aspirasi selama sekitar 3 jam di depan DPRD Sumbar, memutuskan untuk kembali ke sekretariat mereka.

“Alhamdulillah, penyampaian aspirasi kita berjalan lancar tanpa adanya kerusuhan atau tindak anarkis. Sahabat-sahabat kami juga mematuhi protokol kesehatan sejak long march dari PWNU Sumbar hingga berorasi di depan gedung DPRD Sumbar,” pungkas Rodi. (da.)

  • Bagikan