Padangpariaman | Datiak.com – Pjs Bupati Padangpariaman, Adib Alfikri, menilai bahwa Aparatur ASN Padangpariaman harus ekstra dalam menjaga netralitas. Pasalnya, dua pimpinannya kini ikut dalam Pilkada serentak. Yakni Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni mencalon sebagai Wakil Gubernur Sumbar, dan Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur maju sebagai calon Bupati Padangpariaman.
Hal itu diungkapkan Adib ketika dirinya berdiskusi sekaligus silaturahmi dengan awak media, di Hal IKK Padangpariaman. Untuk itu, Adib mengingatkan ASN di Padangpariaman agar ekstra hati-hati dalam menyikapi Pilkada 2020 ini.
“Menjelang Pilkada tahun ini, tentunya akan menguras energi dan emosi sebagian besar masyarakat. Jadi, peran aktif ASN sangat penting untuk menjaga dan memelihara kondusivitas, guna mencegah timbulnya masalah,” hemat Adib.
Menurutnya, Pilkada adalah momen memilih dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi daerah. Untuk mencapai itu, diperlukan cara-cara cerdas yang mendidik masyarakat, bukan malah menjual isu yang memicu kegaduhan di masyarakat.
“Kita mengimbau seluruh ASN di Padangpariaman agar lebih cermat dan cerdas dalam menggunakan sosial media. Sebab kesalahan menggunakan sosial media di momen Pilkada ini, dapat menjadi bumerang bagi kita semua,” pesan Adib yang kini juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan Sumbar tersebut.
Katanya, ketika ASN menyukai dan membagikan kiriman kegiatan kampanye salah satu pasangan calon di sosmed, maka ia sudah dikategorikan melanggar. Untuk itu, ia mengingatkan agar hal tersebut tidak dilakukan.
“Jangan sampai pelanggaran terhadap netralitas mengakibatkan gangguan pada status kepegawaian. Dalam menghadiri acara, khusus camat, wali nagari dan seluruh jajaran agar selalu memilah dan memilih sebelum datang ke acara itu,” pinta Adib.
Sedangkan Sekdakab Padangpariaman Jonpriadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan apel ikrar bersama, sebagai bentuk komitmen bagi seluruh ASN di Padangpariaman, dalam rangka tidak memihak dan tidak terlibat dalam masa kampanye kandidat di ajang Pilkada. Baik secara diam-diam maupun terang-terangan.
“Netralitas ASN merupakan salah satu azas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik. Sehingga, menjaga netralitas diharapkan akan membantu ASN dalam menjalankan tugasnya secara profesional, dan terhindar dari kemungkinan dikenai sanksi yang akan merugikan ASN itu sendiri,” kata Jonpriadi. (da.)
