Kamis, 22 Februari 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Terbaru Hari Ini dan Info Terkini

APS yang Melanggar dan Mirip APK Milik Peserta Pemilu 2024 Ditertibkan Hari Ini

Bawaslu Padang Pariaman bersama parpol di Padang Pariaman membuat kesepakatan terkait ketentuan pemasangan APS, pada Jumat (17/11). (Foto: Bawaslu Padang Pariaman)
190 pembaca

Padang Pariaman | Datiak.com – Alat Peraga Sosialisasi atau APS yang melanggar dan mirip APK (Alat Peraga Kampanye) yang dipasang peserta Pemilu 2024 di Padang Pariaman, bakal ditertibkan hari ini (20/11/2023). Untuk itu, Bawaslu Padang Pariaman mengundang pengurus partai politik (parpol) untuk rapat koordinasi (rakor), pada Jumat (17/11/2023).

Selain perwakilan parpol, rakor itu juga diikuti stakeholder terkait. Di antaranya dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup PKPP, Dinas Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Padang Pariaman.

“Dalam rapat kita membentuk beberapa kesepakatan penting. Khususnya menyangkut APS yang melanggar dan mirip APK,” ujar Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Azwar Mardin, pada Jumat (17/11/2023).

Kesepakatan pertama, sambungnya, APS milik peserta pemilu tidak boleh memuat unsur kampanye atau serupa dengan APK. Di antaranya nomor urut calon legislatif, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon perseorangan DPD RI, coblos nomor urut, simbol/gambar paku, dan materi lain yang mengandung unsur ajakan untuk memilih atau tidak memilih. Hal itu sebagaimana tertuang dalam imbauan Bawaslu RI Nomor 774/PM/K1/10/2023.

“Kedua, peserta pemilu sepakat untuk menertibkan APS yang melanggar dan mirip APK secara mandiri dalam waktu 3×24 jam, setelah kesepakatan bersama dalam rakor dengan stakeholder dan parpol peserta Pemilu 2024. Penertiban ini dijadwalkan dimulai pada Senin (20/11/2023),” ungkapnya.

“Ketiga, APS yang berada di luar titik zonasi, wajib dipindahkan ke titik zonasi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman pada masa tahapan kampanye oleh peserta Pemilu 2024,” sambungnya.

Sedangkan kesepakatan keempat, peserta pemilu menertibkan APS yang dipasang di tempat yang dilarang. Di antaranya tempat ibadah, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, pohon, median taman, tiang listrik/tiang telkom, traffic light, APILL, persimpangan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Kesepakatan terakhir, peserta pemilu memasang APK setelah masuk tahapan kampanye, yaitu pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sesuai dengan titik zonasi yang telah ditentukan,” ucapnya.

Azwar Mardin pun berharap kesepakatan itu akan mempermudah pengawasan terhadap aturan pemasangan APS. Lalu, menindak APS yang melanggar dan mirip APK. Ia juga memberikan kesempatan selama 3 hari terhitung sejak kesepakatan itu dibuat, agar peserta pemilu menertibkan APS secara mandiri sebelum ditertibkan oleh petugas penertiban pada Senin (20/11/2023).

“Kami mengimbau kepada partai politik agar dapat menyampaikan kepada caleg-calegnya untuk menertibkan APS yang melanggar atau mirip APK secara mandiri, sebelum ditertibkan oleh petugas penertiban,” tukasnya. (da.)