APBD Sumbar 2021 Dinilai Belum Proporsional

Padang | Datiak.com – Pemprov bersama DPRD menyepakati APBD Sumbar 2021 sebesar Rp 6,73 triliun. Meskipun begitu, alokasi belanja daerah dalam APBD tahun 2021 dinilai belum proposional. Belanja operasi jauh lebih besar dari belanja modal.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam paripurna Penetapan APBD tahun 2021, Rabu (25/11).
Proyeksi pendapatan daerah yang ditampung adalah sebesar Rp 6,519 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,334 triliun, pendapatan transfer Rp 4,149 triliun dan lain–lain pendapatan daerah sebesar Rp 33,038 miliar.

Sedangkan, belanja daerah Rp 6,7 triliun, terdiri dari belanja operasi sekitar Rp 5,1 triliun lebih, belanja modal sekitar Rp 576 miliar. Lalu, Belanja tak terduga Rp 84,8 miliar dan belanja transfer Rp 902,1 miliar lebih.

“Kami mengingatkan terdapat beberapa kegiatan yang alokasi anggarannya cukup besar, tetapi belum prioritas dan mendesak. Anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak,” ungkapnya.

Dia menyebutkan beberapa di antaranya adalah penyelenggaraan Sumbar Expo, perjalanan dinas beberapa OPD serta beberapa kegiatan lain yang tidak memiliki relevansi dengan penanganan dampak ekonomi masyarakat.

Alokasi anggaran yang bersumber dari tambahan pendapatan dan rasionalisasi kegiatan, dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas dan memberikan dampak langsung kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya menyangkut perbaikan irigasi, pelebaran jalan serta kegiatan lain yang terkait dengan pencapaian target RPJMD dan penanganan Covid-19.

Supardi menegaskan, R-APBD telah melalui pembahasan bersama antara DPRD melalui badan anggaran dengan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran. Fraksi-fraksi juga telah memberikan catatan, saran, dan masukan. Hendaknya catatan strategis yang diberikan oleh DPRD menjadi perhatian dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.

Supardi mengatakan APBD Sumbar 2021 merupakan APBD krusial karena menjadi yang terakhir bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2016-2021. Sebagai APBD terakhir, alokasi diprioritaskan untuk memenuhi capaian kinerja RPJMD yang belum tercapai.

Namun karena pandemi Covid-19 sesuai amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 alokasi anggaran 2021 harus digunakan untuk penanganan pandemi maupun penanganan dampak ekonomi. ”Penentuan program harus selektif, efektif, efisien dan tepat sasaran serta memperhatikan skala prioritas,” katanya.

Tanggapan Gubernur

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan dari berbagai tahapan pembahasan yang telah dilalui bersama postur APBD Sumbar 2021 sebesar Rp 6,73 triliun. Defisit anggaran pada Rancangan APBD 2021 diperkirakan sebesar Rp 200 miliar yang sepenuhnya dapat ditutupi pembiayaan netto atau selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

”Tentu dengan postur APBD 2021 diharapkan mengakomodir program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta alokasi belanja yang sifatnya mandatory spending,” katanya. (da.)