Iklan Melayang
Iklan Melayang

APBD Mentawai Tahun 2021, bakal Dialokasi Rp 22 Miliar untuk Vaksinasi

  • Bagikan
Bupati dan Wakil Bupati Mentawai menunggu giliran mengikuti tes kesehatan sebelum divaksinasi. Untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19, Pemkab Mentawai bakal mengalokasi APBD Mentawai tahun 2021 untuk pembelian vaksin sinovac. (Foto: Sabarial/Datiak.com)
banner 468x60

Mentawai | Datiak.com – APBD Mentawai tahun 2021 dipastikan bakal dipotong oleh pemerintah pusat untuk pembiayaan pembelian vaksin Covid-19. Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2020. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kepulauan Mentawai, Rinaldi.

Hanya saja, kata Rinaldi wacana pemotongan APBD Mentawai tahun 2021 tersebut, belum dibahas oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet. “Namun, hal ini (pemotongan APBD untuk vaksinasi, Red) pasti dilakukan di setiap daerah di Indonesia,” hemat, Rinaldi.

banner 336x280

Ia menjelaskan bahwa dalam PMK Nomor 20 Tahun 2020, ditetapkan jumlah pemotongan sebanyak 4 persen. Sumbernya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Katanya, pemerintah membiayai pembelian vaksin Covid-19, karena vaksinasi dilakukan secara gratis. Baik terhadap para tenaga kesehatan dan pejabat pusat hingga daerah, termasuk masyarakat Indonesia yang bakal divaksinasi nantinya.

“Anggaran yang dibutuhkan untuk program vaksinasi ini cukup besar. Secara nasional mencapai sekitar Rp 74 triliun,” katanya.

“Jika dihitung keseluruhan kemungkinan pemotongan pada APBD kita tahun ini untuk menyukseskan vaksinasi sekitar Rp 22 miliar,” imbuhnya.

Memang, lanjutnya, pemotongan anggaran untuk memberantas dan mencegah virus corona tersebut, sudah pasti membuat Pemkab Kepulauan Mentawai kembali melakukan kajian. Tujuannya untuk mempertimbangkan kembali program-program di tahun 2021.

“Kajian itu untuk optimalisasi, guna menentukan program prioritas dan program bisa ditunda dulu pelaksanaannya,” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Rinaldi, Pemkab Kepulauan Mentawai memang mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp 8,1 miliar. Sejauh ini, dana tersebut belum terserap signifikan. Namun, kemungkinan dikerahkannya dana ini untuk mencukupi Rp 22 miliar sangatlah kecil.

“Kalau anggaran BTT dimasukkan dalam pemotongan, sudah pasti kita tinggal menambah Rp 14 miliar lagi. Sayangnya, anggaran ini terus tersedot untuk penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19 di Mentawai yang terus bertambah,” ungkapnya.

Harapan Legislatif

Sedangkan Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Yosep Sarokdok, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program vaksinasi Covid-19. Hanya saja, menurutnya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah juga sangat penting.

“Harapan kita, ada pertimbangan agar dilakukan perbedaan pengalokasian anggaran di setiap daerah. Artinya, pemotongan tidak disamaratakan di seluruh daerah di Indonesia,” pungkas Yosep. (da.)

banner 336x280
banner 120x600
  • Bagikan