Anggaran Covid-19 di Sumbar Dipertanyakan, PMII bakal Turun ke Jalan

  • Bagikan
Ketua Umum PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra (kanan), saat rapat dengan rekan-rekannya. PMII Sumbar memastikan bakal turun ke jalan berorasi untuk mengusut dugaan korupsi penggunaan anggaran Covid-19 di Sumbar. (Foto: Dok PMII Sumbar)

Padang | Datiak.com – PKC PMII Sumbar ikut bersuara soal dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 di Sumbar. Mereka memastikan bakal terus menyuarakan dugaan korupsi tersebut, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut turun menyelidikinya.

“Nilai anggaran yang dipertanyakan atau diduga diselewengkan itu bagi masyarakat tentunya sangatlah besar, yakni Rp 49 milir. Apalagi dalam kondisi saat ini,” hemat Ketua Umum PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra, yang didampingi Sekretaris Umum PKC PMII Sumbar, Jupmaidi Ilham, kemarin.

Untuk itu, imbuh Rodi, selain menyuarakan desakan agar KPK melakukan pemeriksaan ke Sumbar, pihaknya akan mendukung penuh kerja panitia khusus (pansus) yang dibentuk oleh DPRD Sumbar, Rabu lalu (17/2).

“Kami sangat mengutuk keras segala tindakan korupsi di tengah masa pandemi. Sebab akan sangat menyengsarakan rakyat,” tegas alumni STKIP YDB Lubukalung tersebut. “Makanya, kami mendesak pihak terkait agar mengusut dugaan penyelewengan dana Covid-19 di Sumbar ini,” imbuhnya.

Sebagai buktinya, imbuh Rodi, PKC PMII Sumbar dipastikannya bakal turun ke jalan atau berorasi untuk mendesak pengusutan dugaan korupsi tersebut. Tindakan itu menurutnya juga bentuk dukungan moril PKC PMII Sumbar kepada pihak berwenang atau penegak hukum. “Kami akan kawal dugaan korupsi ini sampai selesai,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2020 sekitar Rp 160 miliar. Namun, dana yang terserap hanya Rp 150 miliar. Sehingga, Rp 10 miliar lagi dikembalikan ke kas Negara.

Sedangkan dugaan korupsi mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penggunaan dana penanganan Covid-19 di Sumbar tahun 2020. Dalam laporan itu dipertanyakan soal penggunaan dana sekitar Rp 49 milir.

Pertanyaan dalam LHP BPK itulah yang mendorong DPRD Sumbar membentuk pansus, untuk memastikan ada atau tidaknya tindak penyelewengan anggaran daerah dalam program penanganan Covid-19 tersebut.

Sedangkan Kepala BPBD Sumbar, Erman Rahman, yang ditanyai awak media, membantah jika pihaknya disebut diduga korupsi dalam realisasi dana Covid-19 di Sumbar tahun lalu. (da.)

  • Bagikan