Kamis, 22 Februari 2024

Datiak.com

Berita Sumbar Terbaru Hari Ini dan Info Terkini

Aliansi Masyarakat Selamatkan Pohon Cabut APK Caleg, Beri Peringatan Keras

Salah seorang aktivis Aliansi Masyarakat Selamatkan Pohon saat mencopot APK caleg, Selasa (26/12/2023). (Foto: Aliansi Masyarakat Selamatkan Pohon)
86 pembaca

Padang | Datiak.com – Aliansi Masyarakat Selamatkan Pohon, yang terdiri dari berbagai lembaga seperti Walhi Sumbar, PBHI Sumbar, Gema Pelita Sumbar, Yayasan Camar, serta relawan masyarakat peduli lingkungan dan BEM Fakultas Kehutanan UMSB, melakukan aksi pencabutan paku dari pohon di kawasan Pantai Padang.

Kegiatan ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran atas banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) atau Bahan Kampanye Pemilu (BKP) yang dipasang pada pohon-pohon di Kota Padang oleh calon legislatif yang tidak mematuhi aturan.

Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup Walhi Sumbar, Tommy Adam, menyatakan bahwa aksi Aliansi Masyarakat Selamatkan Pohon dimulai dari Masjid Mujahidin hingga Rusunawa Purus.

Pencabutan paku menghasilkan ratusan APK/BKP yang dipasang pada berbagai jenis pohon, seperti Kamboja, Mahoni, Pinus, Ketapang, dan Cemara. Bobot total paku yang dikumpulkan mencapai 1 Kg, dengan variasi jumlah dan panjang paku.

Dalam pantauannya, mereka melihat beberapa dampak buruk dari pohon yang dipaku, seperti keluarnya cairan kuning dari lubang pohon yang dipaku, perubahan warna pohon di sekitar paku menjadi hitam, pertumbuhan jamur pada area yang dipaku, dan pelapukan pada batang pohon.

“Dari sejumlah literatur ilmiah, penempatan paku pada pohon dapat menghancurkan jaringan kayu, khususnya kambium kayu, yang menghalangi perputaran air dan gizi,” ujar Tommy.

Ini dapat mengakibatkan kematian beberapa atau semua sisi pohon. Selain itu, memaku pohon dapat menjadi jalur masuk bagi penyakit atau patogen dan meningkatkan risiko infeksi,” sambungnya.

Tommi menegaskan bahwa pemasangan APK/BKP pada pohon melanggar aturan. Termasuk Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Penggunaan Fasilitas Umum, serta Pasal 70 dan 71 PKPU No 15 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

”Aturan tersebut melarang pemasangan bahan kampanye pemilu pada pohon pelindung, jalur hijau, dan taman kota,” jelas Tommy.

Aliansi Masyarakat Selamatkan Pohon itupun mendesak Bawaslu Kota Padang, Bawaslu Provinsi Sumbar, dan Pemerintah Kota Padang untuk mengambil tindakan tegas terhadap caleg yang melanggar aturan.

Mereka juga memberikan peringatan keras, agar Bawaslu segera menurunkan atau membuka APK/BKP yang dipasang pada pohon di Kota Padang.

Jika tindakan ini tidak dilakukan, Aliansi Masyarakat Selamatkan Pohon mengancam akan menempuh jalur hukum, seperti gugatan class action kepada pihak terkait. (*)