Aliansi Mahasiswa Tanahdatar Protes Soal Infrastruktur Buruk

Tanahdatar | Datiak.com – Aliansi Mahasiswa Tanahdatar menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Tanahdatar, Rabu (21/10). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut, mempertanyakan kinerja para anggota DPRD Tanahdatar, karena dinilai kurang berpihak kepada masyarakat.

“Kami ke sini mempertanyakan hak-hak dari masyarakat Tanahdatar. Saat ini masih banyak jalan-jalan kabupaten dan jalan utama di Tanahdatar yang rusak,” kata salah seorang mahasiswa saat menyampaikan orasinya.

Mahasiswa tersebut menilai, DPRD Tanahdatar tidak berpihak kepada masyarakat sehingga tidak memperjuangkan pembangunan daerah. Padahal, janji mereka kepada masyarakat saat pencalonan begitu manis bunyinya.

“Fungsi legislatif itu salah satunya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat di pemerintahan. Tapi kami tidak melihat ini berjalan di Tanahdatar,” hematnya.

Menyikapi protes tersebut, Ketua DPRD Tanahdatar Roni Mulyadi, Wakil ketua DPRD Tanahdatar Anton Yondra serta beberapa anggota DPRD Tanahdatar yaitu Dedi Irawan dan Abu Bakar, keluar dari Gedung DPRD Tanahdatar. Mereka mengajak mahasiswa tersebut berdiskusi.

Roni menjelaskan, pandemi Covid-19 menjadi penyebab banyaknya proyek pembangunan yang sudah direncanakan, tetapi kembali dibatalkan. Pasalnya, seluruh anggaran difokuskan untuk kegiatan penanggulangan Covid-19.

Untuk penanganan Covid-19 di Tanahdatar, lanjutnya, DPRD Tanahdatar telah melakukan refocussing anggaran tahun 2020 sebesar Rp 59 miliar. Belum lagi, katanya kondisi APBD Tanahdatar yang memiliki beban besar saat ini.

“Beban APBD Tanahdatar tahun ini selain defisit yang besar, juga terjadinya pengurangan dana transfer dari pusat. Seluruh Pokir (alokasi anggaran pokok pikiran, Red) dan BKBK yang ada pun dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Menyangkut banyaknya jalan rusak yang dipertanyakan mahasiswa tersebut, Roni menjelaskan tidak seluruhnya menjadi wewenang pemerintahan di Tanahdatar. “Jika jalan kabupaten, kewenangannya memang di kabupaten. Tapi jalan provinsi, kewenangannya tentu berada di pemerintahan provinsi. Begitupun jalan nasional, kewenangan di tingkat pusat,” pungkasnya.

Sebagai bentuk kekecewaannya, Aliansi Mahasiswa Tanahdatar yang berdemonstrasi tersebut, melakukan aksi bakar ban. Untungnya, dalam aksi protes itu mereka tidak melakukan tindakan yang mengarah pada kerusuhan atau anarkis. (da.)